verified_user Pilih Kategori

Kesadaran Terhadap Pentingnya Integrasi Bangsa

visibilityView Article
Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu “Integrasi” dan “Nasional”. Integrasi berasal dari bahas inggris, Integrate artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata Nasional berasal dari bahasa Inggris, nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa.

Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. Enam di antaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah (lihat, wacana di bawah).

Enam Daerah Rawan Konflik Sosial di Indonesia
Kementerian Sosial memetakan 184 daerah di Tanah Air rawan terjadi konflik sosial karena kondisi ekonomi yang tertinggal, enam di antaranya diprediksi paling rawan pada 2014 ini.

“Sebagian besar kondisi ekonominya tertinggal dibanding daerah lain. Namun, ada juga daerah maju tapi interaksi sosial antarkelompok sangat kaku, sehingga mudah meletup hanya karena masalah kecil,” kata Tenaga Ahli Menteri Sosial bidang Kehumasan dan Tatakelola Pemerintahan Sapto Waluyo di Jakarta. Sapto mengatakan, tidak semua daerah tertinggal itu rawan konflik. Ada enam daerah diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial pada 2014.

Daerah tersebut yaitu, Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah.

“Indikatornya terlihat sepanjang 2013 daerah tersebut bermunculan aneka konflik,” kata Sapto menambahkan.

Sepanjang 2013 di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, Jawa Barat (24), Jakarta (18), Sumatera Utara (10), Sulawesi Tengah (10) dan Jawa Tengah (10). “Di tahun politik 2014, ketegangan tentu akan meningkat. Karena itu, Kemensos melancarkan program keserasian sosial di 50 daerah rawan dan penguatan kearifan lokal di 30 daerah,” katanya.

Targetnya mencegah kemungkinan terjadinya konflik atau memperkecil dampak jika konflik tetap terjadi.

“Memang harus ditumbuhkan tenaga pelopor perdamaian di seluruh pelosok Indonesia, terutama dari kawula muda,” kata dia. Sumber : antaranews.com, Februari 2014.

Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa. Kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakanpemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. Ribuan rakyat mengungsi dan berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat. Belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis masyarakat. Semua itu hanyalah akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri.

Untuk mewujudkan cita-cita, dan tujuan negara serta memelihara rasa kebersamaan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional:
  1. Adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan SARA dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat.
  2. Adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing
  3. Adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing
  4. Mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspeknya
  5. Bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
  6. Menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional.

Faktor-faktor Pendorong, Pendukung, dan Penghambat Integrasi Nasional
a. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional
  1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah
  2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara  yaitu Garuda Pancasila & semboyan Bhineka Tunggal Ika
  3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu dikalangan bangsa indonesia seperti yang dinyatakan dalam sumpah pemuda.
  4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme dikalangan bangsa indonesia.

b. Faktor pendukung integrasi nasional
  1. Penggunaan bahasa indonesia
  2. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa, bahasa, dan tanah air indonesia
  3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu pancasila.
  4. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat.
  5. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan yang diderita.

c. Faktor penghambat integrasi nasional
  1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen
  2. Kurangnya toleransi antar golongan
  3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat indonesia terhadap ancaman, gangguan dari luar
  4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan

Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia.
integrasi nasional
Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948-1965 saja, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan atau berkait dengan sistem pemerintahan, telah berakibat pada banyaknya kerugian fisik, materi mental dan tenaga bangsa.

Konflik dan pergolakan yang berlangsung diantara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Pemilu Pertama Pemilihan Umum 1955

visibilityView Article
Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955) dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu kabinet Burhanuddin Harahap.

Pelaksanaan Pemilihan Umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2139 kecamatan dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante (badan pembuat Undang-undang Dasar) dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilihan umum 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia.

Presiden Soekarno dalam pidatonya di Istana Negara dan Parlemen pada 17 Agustus 1955 menegaskan bahwa “pemilihan umum jangan diundurkan barang sehari pun, karena pada pemilihan umum itulah rakyat akan menentukan hidup kepartaian kita yang tidak sewajarnya lagi, rakyatlah yang menjadi hakim”. Penegasan ini dikeluarkan karena terdapat suara-suara yang meragukan terlaksananya pemilu sesuai dengan jadwal semula.

Dalam proses pemilihan umum 1955 terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain itu masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum. Dalam pendaftaran pemilihan tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya (kurang lebih 78 juta), angka yang cukup tinggi yang ikut dalam pesta demokrasi yang pertama.
poster kampanye pemilu 1955

Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdatul Ulama dan PKI. Empat perolehan suara terbanyak memperoleh kursi sebagai berikut :
No. Partai Jumlah Suara Persentase Jumlah Kursi
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 8.434.653 22,32 57
2. Masyumi 7.903.886 20,92 57
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.955.141 18,41 45
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.179.914 16,36 39
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.091.160 2,89 8
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1.003.326 2,66 8
7. Partai Katolik 770.740 2,04 6
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 753.191 1,99 5
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 541.306 1,43 4
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 483.014 1,28 4
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) 242.125 0,64 2
12. Partai Buruh 224.167 0,59 2
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 219.985 0,58 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 206.161 0,55 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 200.419 0,53 2
16. Murba 199.588 0,53 2
17. Baperki 178.887 0,47 1
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro 178.481 0,47 1
19. Grinda 154.792 0,41 1
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 149.287 0,40 1
21. Persatuan Daya (PD) 146.054 0,39 1
22. PIR Hazairin 114.644 0,30 1
23. Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI) 85.131 0,22 1
24. AKUI 81.454 0,21 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 77.919 0,21 1
26. Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) 72.523 0,19 1
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) 64.514 0,17 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso 53.306 0,14 1
29. Lain-lain 1.022.433 2,71 -
Jumlah 37.785.299 100,00 257
Pemilihan Umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 257 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Acara pelantikan ini dihadiri oleh anggota DPR yang lama dan menteri-menteri Kabinet Burhanudin Harahap. Dengan terbentuknya DPR yang baru maka berakhirlah masa tugas DPR yang lama dan penunjukkan tim formatur dilakukan berdasarkan jumlah suara terbanyak di DPR.

Pemilihan Umum 1955 selain memilih anggota DPR juga memilih anggota Dewan Konstituate. Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950. Hal ini sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam pasal 134 UUD Sementara 1950 yang berbunyi, “Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini”.

Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggotamDewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, empat besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU dan PKI
No. Partai Jumlah Suara Persentase Jumlah Kursi
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 9.070.218 23,97 119
2. Masyumi 7.789.619 20,59 112
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.989.333 18,47 91
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.232.512 16,47 80
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.059.922 2,80 16
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 988.810 2,61 16
7. Partai Katolik 748.591 1,99 10
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 695.932 1,84 10
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 544.803 1,44 8
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 465.359 1,23 7
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) 220.652 0,58 3
12. Partai Buruh 332.047 0,88 5
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 152.892 0,40 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 134.011 0,35 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 179.346 0,47 3
16. Murba 248.633 0,66 4
17. Baperki 160.456 0,42 2
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro 162.420 0,43 2
19. Grinda 157.976 0,42 2
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 164.386 0,43 2
21. Persatuan Daya (PD) 169.222 0,45 3
22. PIR Hazairin 101.509 0,27 2
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) 74.913 0,20 1
24. AKUI 84.862 0,22 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 39.278 0,10 1
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) 143.907 0,38 2
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) 55.844 0,15 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso 38.356 0,10 1
29. Gerakan Pilihan Sunda 35.035 0,09 1
30. Partai Tani Indonesia 30.060 0,08 1
31. Radja Keprabonan 33.660 0,09 1
32. Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI) 39.874 0,11 1
33. PIR NTB 33.823 0,09 1
34. L.M.Idrus Effendi 31.988 0,08 1
35. Lain-lain 426.856 1,13 -
Jumlah 37.837.105 100 514
Keanggotaaan Dewan Konstituante terdiri dari anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah. Pemeritah mengangkat anggota Konstituate jika ada golongan penduduk minoritas yang turut dalam pemilihan umum tidak memperoleh jumlah kursi sejumlah yang ditetapkan dalam UUD S 1950. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa dengan 12 kursi dan golongan Arab 6 kursi.

Dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956nhingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh UUD S 1950. Dewan memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD, namun terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar diantara usulan dasar negara yang ada

Proses Menuju Demokrasi Terpimpin

visibilityView Article
Demokrasi Terpimpin merupakan era politik Indonesia setelah berakhirnya era Demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi terpimpin lahir setelah konstituante gagal merancang UUD, dan kemudian dibubarkan dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sistem ini lahir sebagai bentuk pelurusan atau perbaikan terhadap demokrasi liberal.Sistem ini digagas oleh presiden demi menyalamatkan politik nasional yang saat itu masih tidak kondusif.

Pada tanggal 21 Februari 1957 Sukarno di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah. Dalam konsepsinya Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU dan PKI. Selain itu Presiden Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat.

Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut, pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya.

Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tujuan dikeluarkan dekrit adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Isi Dekrit Presiden adalah sebagai berikut.
  1. Pembubaran konstituante
  2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS
Reaksi dengan adanya Dekrit Presiden:
  1.  Rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa Liberal.
  2. Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden.
  3. KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI-AD untuk melaksanakan pengamanan Dekrit Presiden.
  4. DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melakanakan UUD 1945.
soekarno
Dampak positif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.
  1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan.
  2. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara.
  3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.
Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.
  1. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.
  2. Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.
  3. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.
Langkah awal Presiden Sukarno dalam bidang pemerintahan adalah melantik kabinet yang dinamakan kabinet Kerja berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 56 tahun 1959 tanggal 10 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam kabinet ini Soekarno bertindak selaku perdana menteri, dan Djuanda menjadi menteri pertama dengan dua orang wakil yaitu dr. Leimena dan dr. Subandrio. Keanggotaan kabinet terdiri dari sembilan menteri dan dua puluh empat menteri muda.

Langkah kedua adalah pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno, dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya. DPAS bertugas menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959. Anggota DPA dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959, dengan komposisi berjumlah 45 orang, 12 orang wakil golongan politik, 8 orang wakil /utusan daerah, 24 orang wakil golongan karya/fungsional dan satu orang wakil ketua.

DPA dalam sidangnya bulan November 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara. Presiden Soekarno kemudian menerima usulan pidatonya sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dengan nama “Manifesto Politik Republik Indonesia” disingkat Manipol.

Lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui Penetapan Presiden No. 2/1959 tanggal 31 Desember 1959 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Chairul Saleh (tokoh Murba) sebagai ketuanya dan dibantu beberapa orang wakil ketua. MPRS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945, namun diatur melalui Penpres No. 2 1959, dimana fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Sartono selaku ketua DPR menyarankan kepada Presiden Soekarno agar meminta mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan UUD 1945, namun Presiden Soekarno menolak. Hal ini berarti Presiden tidak mau terikat dengan DPR. Konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak Rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960 yang diajukan oleh Pemerintah.

Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ia kemudian mendirikan DPR Gotong Royong (DPRGR). Pelantikan anggota DPRGR dilaksanakan pada 25 Juni 1960 dengan tugas pokok melaksanakan Manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Kedudukan DPRGR adalah Pembantu Presiden/Mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh MPRS.

Tindakan Presiden Soekarno lainnya dalam menegakkan Demokrasi Terpimpin adalah membentuk lembaga negara baru yang disebut Front Nasional. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 13 tahun 1959. Dalam penetapan ini disebutkan bahwa Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan citacita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional langsung diketuai oleh Presiden Soekarno.

Selain itu Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR) berdasarkan Penetapan Presiden No. 4/1962. MPPR merupakan badan pembantu Pemimpin Besar Revolusi (PBR) dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR GR, Departemen-departemen, angkatan dan para pemimpin partai politik Nasakom.

Sistem Kepartaian Masa Demokrasi Liberal

visibilityView Article
Sistem politik pada masa demokrasi liberal banyak melahirkan partai-partai baru, seperti NU, PIR (Partai Indonesia Raya) sehingga sistem kepartaian yang dianut pada masa Demokrasi Liberal adalah multipartai. Partai-partai tersebut berlomba agar mendapat kursi di parlemen, namun ada dua partai kuat dalam parlemen yang silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet, yaitu PNI dan Masyumi. Hal ini dapat dilihat dalam kabinet-kabinet mulai dari kabinet Natsir (Masyumi), kabinet Soekirman (PNI), kabinet Wilopo (PNI).

Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR pada masa demokrasi liberal, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik.

Pada 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal, namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Maklumat Politik 3 November 1945, yang dikeluarkan oleh Moh. Hatta, hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengakomodasi suara rakyat yang majemuk. Adapun isi Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang dimaksud ialah :
  1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, krena dengan adanya partai-partai itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin kejalan yang teratur.
  2. Pemerintah berharap supaya partai-partau itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat dalam bulan januari 1946.
demokrasi liberal
Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Beberapa partai politik yang didirikan antara lain sebagai berikut.
  1. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dengan pimpinan Dr. Sukirman Wiryosanjoyo didirikan pada 7 November 1945
  2. Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan pimpinan Sidik Joyosukarto didirikan pada29 Januari 1945
  3. Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan pimpinan Amir Syarifuddin didirikan pada 20 November 1945
  4. Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan pimpinan Mr. Moh. Yusuf didirikan pada 7 November 1945
  5. Partai Buruh Indonesia (PBI) dengan pimpinan Nyono didirikan pada 8 November 1945
  6. Partai Rakyat Jelata (PRJ) dengan pimpinan Sutan Dewanis didirikan pada 8 November 1945
  7. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dengan pimpinan Ds. Probowinoto didirikan 10 November 1945
  8. Partai Rakyat Sosialis (PRS) dengan pimpinan Sutan Syahrir didirikan pada 20 November 1945
  9. Persatuan Marhaen Indonesia (Permai) dengan pimpinan JB Assa didirikan pada 17 Desember 1945
  10. Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI) dengan pimpinan IJ Kassimo didirikan pada 8 Desember 1945
Ciri-ciri Partai Politik Demokrasi Liberal
  1. Konflik politik tidak lagi bersifat ideologis kepartaian, tapi sudah kepada kepentingan
  2. Terjadinya pengkubuan politik yang lintas partaidan lintas ideologi
  3. Kepartaian mengarah kepada konstelasi politik aliran (abangan, priyayi, & santri)
  4. Konflik yang terjadi di internal TNI AD, sangat mempengaruhi konflik internal partai politik
  5. Penguatan figuritas Soekarno di partai-partai politik
Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multi partai (banyak partai) dengan tujuan agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung awab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan.

Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet, kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi dan keamanan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin.

Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal

visibilityView Article
Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer yang disebut Masa Demokrasi Liberal.  Pada saat itu Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang – undang Dasar Sementara tahun 1950. Akibat pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).  Demokrasi Liberal berlangsung selama hampir 9 tahun. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan keadaan ketatanegaraan Indonesia.

1. Sistem Pemerintahan
Masa demokrasi parlementer merupakan masa berjayanya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR, dan dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Zaken Kabinet. Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut;

a. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
Kabinet yang dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir (Masyumi) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta. Kabinet ini kuat formasinya di mana tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.Asaat, Ir.Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Kendala yang dihadapi oleh kabinet ini adalah dalam memperjuangkan Irian Barat mengalami kebuntuan, dan terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Keberhasilan Kabinet Natsir adanya perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

b. Kabinet Sukiman  (27 April 1951 – 3 April 1952)
Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojosukatro (PNI) dan Soekiman Wijosandjojo (Masyumi) sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman ( Masyumi )-Soewirjo ( PNI ) yang dipimpin oleh Soekiman.

Kendala/Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini yaitu adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA).

Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik karena kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden karena adanya pertentangan dari Masyumi dan PNI.

c. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Presiden Soekarno menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur dan berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga bernama kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.

Banyak sekali kendala yang muncul antara lain sebagai berikut; adanya kondisi krisis ekonomi, terjadi defisit kas negara, munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa, terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil, munculnya masalah intern dalam TNI sendiri.

Konflik semakin diperparah dengan adanya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Peristiwa bentrokan yang melibatkan aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan. Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.
presiden soekarno
d. Kabinet Alisastro Amijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Kabinet Ali Sastroamidjojo,yang terbentuk pada tanggal 31 juli 1953. Kabinet Ali ini mendapat dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan dalam kabinet, termasuk partai baru NU. Kabinet Ali ini dengan Wakil perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (partai Indonesia Raya PIR).

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I yaitu; Persiapan Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955, menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.

e. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Kabinet Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi., sedangkan PNI membentuk oposisi dan dibentuk tanggal 11 Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap mempunyai tugas penting untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Tugas tersebut berhasil dilaksanakan, meskipun harus melalui rintangan-rintangan yang berat. Pada tanggal 27 September 1955 pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen berhasil dilangsungkan dan pemilihan anggota Dewan Konstituante dilakukan pada 15 Desember 1955.

Kabinet Burhanuddin. Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini adalah banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

f.   Kabinet Alisatsro Amijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
Ali Sastroamijoyo kembali diserahi mandate untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah kabinet ini mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut. Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat. Muncul pergolakan / kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

G. Kabinet Djuanda ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)
Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dipimpin oleh Ir.Juanda. Program pokok dari Kabinet Djuanda adalah Programnya disebut Panca Karya yaitu : Membentuk Dewan Nasional, Normalisasi keadaan RI, Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB, Perjuangan pengembalian Irian Jaya, dan Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Djuanda yaitu mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.

Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya, terjadi peristiwa Cikini. Kabinet Djuanda berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

Akhir Masa Demokrasi Liberal di Indonesia.
Kekacauan politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru. Dengan kegagalan konstituante mengambil suatu keputusan, maka sebagian aanggotanya menyatakan tidak akan menghadiri siding konstituante lagi. Sampai tahun 1959 Konstituante tidak pernah berhasil merumuskan UUD baru. Keadaan itu semakin mengguncang situasi politik Indonesia saat itu.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut : Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, dan Pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia.

Pergolakan yang Berkait Sistem Pemerintahan

visibilityView Article
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Saat ini Indonesia menganut sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.. Namun dalam perjalanan sejarah Indonesia juga pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presidendan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta.

A. PRRI Permesta
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Sedangkan Permesta atau Perdjuangan Semesta atau Perdjuangan Rakjat Semesta adalah sebuah gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia Timur pada 2 Maret 1957 yaitu oleh Letkol Ventje Sumual. Pusatnya berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi.

Latar Belakang Pemberontakan PRRI dan Permesta Umumnya semua bermuara pada ketidakpuasan rakyat atau pimpinan di luar Jawa (Daerah) terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Pusat) yang dilakukan para pemimpin RI karena dirasakan terlalu sentralistis & berorientasi Jawa. Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda.

Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan engan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti :
  1. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
  2. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
  3. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
  4. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Beberapa tokoh sipil dari pusatpun mendukung mereka bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir. Ahmad Husein lalu mengultimatum pemerintah pusat, menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, Sumatera Barat. Sebagai perdana menteri PRRI ditunjuk Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. AS berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis.

B. Persoalan Negera Federal dan BFO
BFO Negara Federal maupun BFO prinsipnya sama, yakni adalah suatu negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya namun secara de-facto berada di bawah kontrol negara lainnya. Permasalahan ini muncul dimulai sejak Perundingan Linggarjati disetujui dan ditanda tangani dan di perparah dengan penandatanganan perundingan yang lainnya, seperti Roem-Royen.

Konsep Negara Federal dan “Persekutuan” Negara Bagian (BFO/ Bijeenkomst Federal Overleg) mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan.
Sistem Pemerintahan
Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non RI itu, ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro RI yang ikut serta. Mr. Tadjudin Noor dari Makasar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi.

Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama lebih memilih bergabung RI yang dipelopori oleh Ide Anak Agung Gde Agung (NIT) serta R.T. Adil Puradiredja dan R.T. Djumhana (Negara Pasundan). Kelompok kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan dr. T. Mansur (Sumatera Timur) yang bekerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO.

Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II-nya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II. Dikemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerjasama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS.

Namun selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB, harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI.

Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948-1965 saja, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan atau berkait dengan sistem pemerintahan, telah berakibat pada banyaknya kerugian fiik, materi mental dan tenaga bangsa.

Konflik dan pergolakan yang berlangsung diantara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi disintegrasi yang sudah terjadi terulang, sebagai generasi muda bangsa ini haruslah berjuang dengan cara mengisi kemerdekaan.

Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Kepentingan

visibilityView Article
Konflik kepentingan atau Vested Interest adalah adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS dan Andi Aziz. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS dan peristiwa Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan (di) Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflikpun terjadi.

A. Pemberontakan APRA
Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda: KNIL, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Jawa Barat.

Tidak senang dengan pertumbuhan pengaruh pemerintahan Soekarno, Westerling bersekongkol dengan Sultan Pontianak Sultan Hamid II yang berhaluan federalis untuk meluncurkan kudeta pada bulan Januari 1950. Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA meluncurkan kudeta menentang pemerintah Republik Indonesia. Walaupun milisi ini berhasil untuk sementara menduduki Bandung, mereka gagal untuk menduduki Jakarta dan Blora.

Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membun*h antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel T.B. Simatupang. Namun semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda.

B. Peristiwa Andi Aziz
Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur (NIT). Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz.
Konflik dan Pergolakan
Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima Teritorium (wilayah) Indonesia Timur, Pemerintahpun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang.

Pada April 1950, pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut, dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki, menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta setibanya ia ke sana dari Makasar. Ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.

C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Republik Maluku Selatan atau RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang didirikan tanggal 25 April 1950. RMS diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. Ch.R.S. Soumokil pada April 1950, RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang mengutus dr. Leimena untuk berunding.namun gagal. Pemerintahpun langsung mengambil tindakan tegas, dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.

Konsentrasi kekuatan mereka berada di pulau Ambon dengan medan perbentengan alam yang kokoh. Meski kota Ambon sebagai ibukota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas, namun TNI kehilangan komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Soediarto yang gugur tertembak. Soumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke pulau Seram, namun ia akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman m*ti.

Konflik dan Pergolakan Berkaitan Ideologi.

visibilityView Article
Dalam sejarah republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun dimana berlangsung peristiwa G30S/ PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Mengapa penting hal ini kita kaji, tak lain agar kita dapat menarik hikmah dan tragedi seperti itu tak terulang kembali pada masa kini. Disinilah pentingnya kita mempelajari sejarah.

Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah, yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948.

Pada awal September 1948 pimpinan PKI dipegang Muso. Ia membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, dimana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Muso, bahkan sampai mengikutsertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerak ofensif PKI Muso. Puncaknya adalah ketika Muso ewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965, berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun

2. Pemberontakan DI/TII
Cikal bakal pemberontakan DI/TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo. Ketika Divisi Siliwangi sebagai pasukan resmi RI pun dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam (negara Islam/DI) dengan dukungan TII, di Jawa Barat pada Agustus 1948.
ideologi
Operasi terpadu “Pagar Betis” digelar, dimana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DI/TII berada. Melalui operasi ini pula Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati, yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo.

Di daerah Pekalongan-Brebes-Tegal ditinggalkan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan aparat pemerintahan. Terjadi kevakuman di wilayah ini dan Amir Fatah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di-TNI-kan segera mengambil alih. Amir Fatah bahkan diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Amir Fatah pun semakin berubah pikiran setelah utusan Kartosuwiryo datang menemuinya lalu mengangkatnya sebagai Panglima TII Jawa Tengah. Ia bahkan kemudian ikut memproklamirkan berdirinya Negara Islam di Jawa Tengah.

Selain Amir Fatah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Machfudz atau yang dikenal sebagai Kyai Sumolangu. Ia didukung oleh laskar bersenjata Angkatan Umat Islam (AUI) yang sejak didirikan memang berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh Batalyon 426 dari Divisi Diponegoro Jawa Tengah. Ini adalah tentara Indonesia yang anggota-anggotanya berasal dari laskar Hizbullah. Simpati dan kerjasama mereka dengan Darul Islam pun jadinya tampak karena DI/TII juga berbasis pasukan laskar Hizbullah. Cakupan wilayah gerakan Batalyon 426 dalam pertempuran dengan pasukan RI adalah Kudus, Klaten hingga Surakarta

Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan DI/TII terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar. Pada tahap awal, pemberontakan ini lebih disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk Tentara Republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Namun beberapa tahun kemudian pemberontakan malah beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam DI/TII Kartosuwiryo.

Pemberontakan yang berkait dengan DI/TII juga terjadi di Kalimantan Selatan.Timbulnya pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV, sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan, telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut.

Diantara para pembelot mantan anggota ALRI Divisi IV adalah Letnan Dua Ibnu Hajar. Dikenal sebagai figur berwatak keras, dengan cepat ia berhasil mengumpulkan pengikut, terutama di kalangan anggota ALRI Divisi IV yang kecewa terhadap pemerintah. Ibnu Hajar bahkan menamai pasukan barunya sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIyT).

Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DI/TII Kartosuwiryo, yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan DI/TII sekaligus Panglima TII Kalimantan.

Di Aceh, pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari propinsi Sumatera Utara. Para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menolak hal ini. Tokoh terdepan PUSA dalam hal ini adalah Daud Beureuh.

Setelah Daud Beureuh melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian
dari Negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo. Konflik antara pengikut Daud Beureuh dengan tentara RI pun berkecamuk dan tak menentu selama beberapa tahun, sebelum akhirnya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. Tiga tahun setelah itu Daud Beureuh kembali dari pertempuran yang telah selesai. Ia mendapat pengampunan.

3. Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI)
Peristiwa G30S, yang pasti sejak Demokrasi Terpimpin secara resmi dimulai pada tahun 1959, Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Ia juga menjadi kekuatan penengah diantara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam pertentangan yang tidak terdamaikan saat itu : AD dengan PKI.

Juli 1960 misalnya, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Bulan Agustus 1960 Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang merupakan partai pesaing PKI, dibubarkan pemerintah. Tahun 1963, situasi persaingan semakin sengit, baik di kota maupun di desa. PKI berusaha mendesak untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Di bidang kebudayaan, saat sekelompok cendekiawan anti PKI memproklamasikan Manifesto Kebudayaan (“Manikebu”) yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu (misalnya komunis), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang pro PKI segera mengecam keras.

PKI lalu meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal di tubuh AD yang tengah mempersiapkan suatu kudeta. Di sini, PKI menyodorkan “Dokumen Gilchrist” yang ditandatangani Duta Besar Inggris di Indonesia.

Suasana pertentangan antara PKI dengan AD dan golongan lain non PKI pun telah sedemikian panasnya menjelang tanggal 30 September 1965. Dipimpin Letnan Kolonel Untung, perwira yang dekat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan “Gerakan 30 September” dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya Jakarta. Mereka adalah : Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima AD), Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Soeprapto, Mayor Jenderal MT. Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dan Letnan Satu Pierre Andreas Tendean. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan.

Di Yogyakarta Gerakan 30 September juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira AD yang anti PKI, yaitu : Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono.

Dalam situasi tak menentu itulah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, karena Jenderal Ahmad Yani selaku Men/Pangad saat itu belum diketahui ada dimana. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan.

Dasar dan Tujuan Klasifikasi Makhluk Hidup

visibilityView Article
Dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, makin maju pula para ilmuwan dalam mengelompokkan makhluk hidup dan makin teliti serta terinci mengamati perbedaan-perbedaan yang dapat diungkap. Klasifikasi merupakan suatu cara pengelompokan yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Para ilmuwan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan banyaknya persamaan dan perbedaan, baik morfologi, fisiologi, maupun anatominya. Makin banyak persamaan, dikatakan makin dekat tali kekerabatannya.

Klasifikasi makhluk hidup pada mulanya dibedakan atas dua kelompok, yaitu makhluk hidup yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Selanjutnya, pengklasifikasian itu berkembang dengan cara lain seperti berdasarkan tempat hidupnya, misalnya hewan darat dan hewan air, tumbuhan darat dan tumbuhan air, berdasarkan ukuran besar kecilnya, misalnya tumbuhan rumput-rumputan, tumbuhan pepohonan, tumbuhan perdu dan berdasarkan kegunaannya, misalnya tumbuhan pangan, tumbuhan obat-obatan, dan lain-lain.

Tujuan dan Manfaat Klasifikasi Makhluk Hidup
Jumlah makhluk hidup semakin banyak dan beraneka ragam, baik dalam hal ukuran, bentuk, struktur tubuh, maupun cara hidupnya. Karena begitu kompleksnya, tak mungkin klasifikasi mahluk hidup tersebut hanya menggunakan cara-cara sederhana. Sistem klasifikasi makhluk hidup terus berkembang seperti perkembangan ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu, sistem klasifikasi makhluk hidup dipelajari tersendiri dalam cabang ilmu biologi, yaitu taksonomi yang khusus membahas sistem pengelompokan makhluk hidup.

Klasifikasi merupakan suatu cara pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah:
  • Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki;
  • Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain;
  • Mengetahui hubungan kekerabatan antarmakhluk hidup;
  • Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya.

Berdasarkan tujuan tersebut, sistem klasifikasi makhluk hidup memiliki manfaat seperti berikut.
  1. Memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Jika ingin mengamati jantung dari anggota Aves, apakah Anda akan membuka seluruh jantung semua jenis burung/Aves? Tentu tidak mungkin. Bayangkan, betapa repotnya bila kita harus melakukan hal itu. Untuk itu, Anda cukup hanya mengamati jantung dari salah satu anggota Aves, misalnya burung dara.
  2. Mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Apabila Anda mengamati hewan kelelawar, elang, dan marmot, apakah kelelawar termasuk golongan Mamalia sama seperti marmot? Jika kita amati dengan saksama, maka kelelawar memiliki kesamaan dengan marmot, yaitu termasuk hewan menyusui (Mamalia), kesamaan lainnya adalah bereproduksi dengan beranak. Walaupun kelelawar dan elang memiliki sayap untuk bisa terbang di udara, tetapi elang mempunyai perbedaan, yaitu tidak menyusui, melainkan bertelur, sehingga elang termasuk kelompok Aves (burung).

Agar pemahaman Anda tentang klasifikasi makhluk hidup lebih jelas, lakukan Kegiatan Kelompok 1 berikut!
Cara Kerja:
1. Kelompokkan data-data tanaman dan hewan tersebut berdasarkan manfaatnya.
2. Masukkan hasil pengelompokan Anda dalam tabel
KelompokPanganSandangObatHiasan/Lainnya
TanamanJagung, Padi,
Kentang, Wortel
KapasLengkuas, KunyitMelati, Salam
HewanSapi, Kerbau,
Udang, Kepiting, Ayam
Ulat SuteraUlarGajah, Harimau

Dasar-Dasar Klasifikasi Makhluk Hidup
Masing-masing makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan makhluk hidup lain, tetapi ada beberapa makhluk hidup yang memiliki satu atau lebih persamaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan bandingkan antara ayam dan elang. Persamaan dan perbedaan apakah yang dapat kita lihat dari kedua hewan itu?
Ciri-CiriAyamElang
Persamaan
1. Berbulu
2. Mempunyai sayap
3. Jumlah kaki
4. Mempunyai paruh
5. Berkembang biak

Ada
Ada
Dua
Ada
Bertelur

Ada
Ada
Dua
Ada
Bertelur
Perbedaan
1. Jenis makanan

Biji-bijian

Hewan lain
ayam dan elang
Berdasarkan pengamatan tersebut Anda akan melihat persamaan dan perbedaannya. Jadi, dasar untuk mengelompokkan makhluk hidup adalah sebagai berikut.
  • Berdasarkan Persamaan. Seperti yang kita lihat pada contoh di depan, yaitu antara ayam dan elang, berdasarkan ciri-ciri yang Anda lihat, termasuk golongan apakah ayam dan elang? Dengan mengamati ciri-cirinya, maka kita dapat memasukkan bahwa ayam dan elang adalah golongan hewan, yaitu jenis aves (burung) karena memiliki bulu, sayap, dan paruh.
  • Berdasarkan Perbedaan. Apabila Anda mengamati perbedaan ciri yang dimiliki ayam dan elang berdasarkan jenis makanannya, maka ayam termasuk herbivora, sedangkan  elang termasuk golongan karnivora, yaitu pemakan daging.
  • Berdasarkan Ciri Morfologi dan Anatomi. Seperti yang Anda lihat dan amati seperti contoh di depan, maka untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup pertama-tama yang dapat Anda lakukan adalah mengamati dari bentuk luar dari makhluk hidup tersebut, misalnya bentuk paruh dan jumlah sayap. Apabila Anda hendak menggolongkan beberapa tumbuhan, maka yang dapat Anda amati adalah bentuk pohon, bentuk daun, bentuk bunga, warna bunga, dan lainlain. Ciri-ciri inilah yang dinamakan ciri morfologi. Apabila Anda mengamati dari ada tidaknya sel trakea, kambium, ada tidaknya berkas pengangkut, ada tidaknya sel kambium, ciri-ciri ini dinamakan ciri anatomi.
  • Berdasarkan Ciri Biokimia. Sejalan dengan masa perkembangannya, untuk menentukan klasifikasi makhluk hidup selain berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, bisa pula menggunakan ciri-ciri biokimia, misalnya jenis-jenis enzim, jenisjenis protein, dan jenis-jenis DNA. Hal tersebut dapat menentukan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan lainnya.
  • Berdasarkan Manfaat. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk memudahkan kita memanfaatkan suatu makhluk hidup.

Mengetahui Cara Mengklasifikasikan Tumbuhan
No.Ciri-ciri yang dimilikiTumbuhan
12345678910
1.Bentuk tumbuhan
a. Perdu
b. Semak
c. Rumput-rumputan
d. Lembaran
e. Pohon

x

x
x
x


x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x


x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
2.Bagian-bagian tumbuhan
a. Akar
b. Batang
c. Daun

Tg
Ky
Sr

Tg
Ky
Sr

Sr
Hb
Sj

Sr
Hb
Sj

Tg
Hb
Sr

Sr
Hb
Sj

Sr
Hb
Sj

Sr
Hb
Sj

Sr
Hb
Sr

Sr
Hb
Sp
3.Bunga
a. Kelopak
b. Mahkota
c. Putik
d. Benang sari










x


x
x


















x
x
x
x

x
x
x
x
Dari semua tumbuhan yang Anda amati, apakah terdapat ciri-ciri yang sama?
  1. Padi dan jagung memiliki ciri ciri yang sama yaitu merupakan jenis tumbuhan rumput rumputan, berakar serabut, berbatang herba, dan daun berbentuk majemuk
  2. Kunir, jahe, lengkuas memiliki ciri ciri yang sama yaitu merupakan jenis tumbuhan lembaran, berakar serabut, berbatang herba, dan daun berbentuk sejajar, serta memiliki bagian bunga yang sempurna
  3. Mawar, melati, dan kacang tanah memiliki ciri ciri yang sama yaitu berakar tunggang,berdaun menyirip, dan memiliki bagian bagian bunga yang sempurna
  4. Paku suplir dan paku pakis memiliki ciri ciri yang sama yaitu termasuk jenis tumbuhan pohon, berakar serabut, berbatang herba, serta tidak memiliki bunga

Dari hasil pengamatan Anda, adakah tumbuhan yang diklasifikasikan dalam satu kelompok?
Berdasarkan jenis-jenis tumbuhan
  1. Jenis tumbuhan perdu, yaitu : melati dan kacang tanah
  2. Jenis tumbuhan rumput rumputan, yaitu : jagung dan padi
  3. Jenis tumbuhan lembaran,yaitu: lengkuas,jahe,dan kunir
  4. Jenis tumbuhan pohon,yaitu: paku suplir dan paku pakis
Berdasarkan persamaan ciri ciri bagian tumbuhan
  1. Akar : tumbuhan berakar serabut, yaitu: jagung, padi, kunir, jahe, lengkuas, paku suplir, paku pakis . Tumbuhan berakar tunggang, yaitu: mawar, melati, kacang tanah
  2. Batang : berbatang kayu, yaitu: mawar,melati, berbatang herba, yaitu : jagung, padi, kacang tanah, kunir, jahe, paku suplir, paku pakis
  3. Daun : berdaun menyirip, yaitu : mawar, melati, kacang tanah berdaun sejajar, yaitu: jagung, padi, kunir, jahe, lengkuas

Berdasarkan kelengkapan bagian bagian bunga
  1. Bunga sempurna, yaitu: melati, mawar, bunga lengkuas,bunga jahe,bunga kunir,bunga kacang tanah
  2. Bunga tidak sempurna, yaitu: bunga padi,dan bunga jagung
  3. Tidak memiliki bunga, yaitu: paku suplir dan paku paku pakis

Kelompokkan semua jenis tumbuhan yang diamati sesuai dengan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki!
  1. Mawar dan melati persamaannya : berakar tunggang, berdaun menyirip, dan berbunga sempurna perbedaannya: mawar tumbuhan semak sedangkan melati tumbuhan perdu
  2. Jagung dan paku pakis persamaannya : berakar serabut dan berbatang herba perbedaannya : padi berdaun sejajar sedangkan paku pakis berdaun menyirip
  3. Jagung dan jahe persamaannya: berakar serabut, berdaun sejajar,berbatang herba perbedaannya : jagung berbunga tidak sempurna sedangkan jahe berbunga sempurna
  4. Kacang tanah dan lengkuas persamaannya : berbatang herba dan berbunga sempurna perbedaannya : kacang tanah berakar tunggang, jenis tumbuhan perdu sedangkan lengkuas berakar serabut dan jenis tumbuhan lembaran
  5. Kunir dan paku suplir persamaannya: berakar serabut dan berdaun herba perbedaannya: kunir berbunga sempurna sedangkan paku suplir tidak memiliki bunga

Sebutkan hasil pengelompokan Anda disertai penjelasan yang tepat!
Jenis jenis tumbuhan
  1. Tumbuhan Semak. Yang termasuk jenis tumbuhan semak adalah mawar, karena mawar merupakan tanaman memanjat yang tingginya bisa mencapai 2 sampai 5 meter dan mawar dapat merambat di tanaman lain bisa mencapai 20 meter
  2. Tumbuhan Perdu. Perdu adalah suatu kategori tumbuhan berkayu yang dibedakan dengan pohon karena cabangnya yang banyak dan tingginya yang lebih rendah, biasanya kurang dari 5-6
  3. meter. Yang termasuk tumbuhan perdu adalah melati dan kacang tanah
  4. Tumbuhan rumput rumputan. Yang termasuk jenis tumbuhan rumput rumputan adalah jagung dan padi. Karena tumbuh di daerah  rumput rumputan (sawah)
  5. Tumbuhan Lembaran. Yang termasuk tumbuhan lembaran adalah lengkuas, kunir,dan jahe. Karena batang tumbuhan tersebut terdiri dari lembaran lembaran daunnya.
  6. Tumbuhan pohon. Yang termasuk jenis tumbuhan pohon adalah paku suplir dan paku pakis. 

Bagian Bagian Tumbuhan
  1. Akar. Yang termasuk tumbuhan berakar serabut adalah jagung, padi, kunir, jahe, lengkuas, paku suplir, dan paku pakis. Disebut berakar serabut karena biji berkeping satu (monokotil) Akar tunggang. Yang termasuk tumbuhan berakar tunggang adalah mawar, melati, dan kacang tanah. Karena memiliki biji berkeping dua (dikotil)
  2. Batang. Batang herba merupakan batang lunak, berwarna hijau (karena terdapat klorofil). Yang termasuk tumbuhan berbatang herba adalah jagung, padi, kacang tanah, kunir, jahe, lengkuas, paku suplir, dan paku pakis Batang berkayu merpakan batang yang keras berupa kayu. Contohnya: mawar, melati.
  3. Daun Daun menyirip, berbentuk seperti susunan sirip ikan Contoh: mawar, melati, dan kacang tanah Daun sejajar, berbentuk seperti garis garis lurus yang sejajar Daun berbentuk bulat contohnya paku suplir

Bagian bagian bunga
  1. Bunga sempurna, adalah bunga yang memiliki semua bagian bunga yang meliputi mahkota, kelopak, putik, dan benang sari. Contoh: bunga yang terdapat pada tumbuhan mawar, melati, kunir, jahe, lengkuas, kacang tanah.
  2. Bunga tidak sempurna. Contoh : bunga padi tidak memiliki mahkota dan kelopak, dan bunga jagung tidak memiliki mahkota

Kesimpulan apakah yang Anda peroleh dari kegiatan ini?
Dari hasil pengamatan yang telah di lakukan, dapat di tarik kesimpulan bahwa suatu pengelompokan (klasifikasi) makhluk hidup menjadi golongan tertentu harus di dasarkan pada persamaan ciri ciri yang di miliki, sehingga dapat membedakan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Semakin banyak persamaan yang di miliki, maka semakin erat hubungan kekerabatan makhluk hidup tersebut. Sehingga kita dapat mudah mengenal, membandingkan, serta mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Membandingkan berarti mencari persamaan dan perbedaan sifat atau ciri pada makhluk hidup. Kita mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan, perbedaan, ataupun dari ciri ciri morfologi makhluk hidup tersebut.