verified_user Pilih Kategori

Showing posts with label PKn. Show all posts
Showing posts with label PKn. Show all posts

Potensi Diri

visibilityView Article
Potensi berasal dari bahasa Inggris to potent yang berarti keras, kuat. Istilah lain potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan atau daya baik sudah terwujud atau belum terwujud. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Berdasarkan pengertian di atas potensi merupakan daya yang dimiliki oleh setiap manusia.

Hanya saja, daya itu belum terwujud atau belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam& penjelasan di atas telah disinggung bahwa manusia dianugerahi cipta, rasa, dan karsa. Ketiga hal tersebut yang disebut potensi dasar. Dengan daya cipta, manusia mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan diri sendiri atau dimanfaatkan oleh orang lain. Melalui perasaan, manusia mampu merasakan atau membedakan mana yang baik atau mana yang buruk. Sedangkan dengan karsa, manusia mempunyai kemauan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan memanfaatkan potensi dasar secara optimal manusia dapat mencapai prestasi yang bermanfaat bagi kehidupan.

Macam-macam potensi diri
Secara umum, Budiyanto (2006:3) menyebutkan bahwa potensi diri setiap manusia terdiri dari:
  • Potensi fisik (psychomotoric) adalah organ fisik manusia yang dapat dipergunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup. Setiap potensi fisik yang dimiliki manusia mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Misalnya: kaki untuk berjalan, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar dan lain sebagainya.
  • Potensi mental intelektual (intellectual quotient) adalah potensi kecerdasan yang ada dalam otak manusia. Potensi ini berfungsi untuk menganalisis, merencanakan, menghitung dan lain sebagainya.
  • Potensi emosional (emotional quotient), adalah potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia (otak belahan kanan). Potensi berfungsi untuk mengendalikan marah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri dan lain sebagainya.
  • Potensi mental spiritual (spiritual quotient), adalah potensi kecerdasan dalam diri sendiri yang berhubungan dengan kearifan di luar jiwa sadar (bukan hanya mengetahui nilai tetapi menemukan nilai. Spiritual quotient dapat terbentuk melalui pendidikan agama formal.
  • Potensi Ketahanmalangan (adversity quotient), adalah potensi kesadaran manusia yang bersumberkan pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan dan daya juang. Adversity quotient (AQ) adalah faktor spesifik sukses (prestasi) seseorang karena mampu merespon berbagai kesulitan. Melalui AQ manusia mampu mengubah suatu rintangan sebagai penghalang menjadi peluang.

Howard Gardner (1985) seorang tokoh teori multiple intellligence dalam bukunya Frame of Mind, menyatakan bahwa bahwa ada delapan jenis kecerdasan. Setiap orang akan memiliki semua jenis kecerdasan dan akan memprioritaskan kecerdasan sebagai pilihan pribadi. Kedelapan kecerdasan tersebut adalah sebagai berikut:
  • Kecerdasan logis matematis (logical mathematicaal intellegence) kecakapan
    untuk menghitung, mengkuantitatif, merumuskan proposisi dan hipotesis serta memecahkan perhitungan-perhitungan matematis yang komplek. Ilmuwan, akuntan, ahli ekonomi, Insinyur, programer komputer menekankan kecerdasan ini.
  • Kecerdasan linguistik verbal (verbal-linguistic intelligence), kecakapan berpikir melalui kata-kata, menggunakan bahasa untuk menyatakan dan memaknai arti yang kompleks. Para penulis atau pembicara profesional menekankan jenis kecerdasan ini.
  • Kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence) kecerdasan untuk berkomunikasi dengan baik dan mengamati isyarat nonverbal merupakan dasar kecerdasan ini. Seorang guru atau penasehat selalu mempergunakan kecerdasan ini dengan baik.
  • Kecerdasan ruang visual (visual spatial intelligence) merupakan kecakapan berpikir dalam ruang tiga dimensi. Pilot, astronot, pelukis, arsitek, perancang paling menekankan kecerdasan ini.
  • Kecerdasan kinestetik (kinesthetik intelligence), kecakapan melakukan gerakan dan ketrampilan kecakapan fisik seperti dalam olah raga, atletik, menari, kerajinan tangan, bedah. Olahragawan, atltetik, penari, perajin, dokter bedah, mekanik cenderung menekankan kecerdasan ini
  • Kecerdasan musik (musical intelligence) kecakapan untuk menghasilkan dan menghargai musik, sensitivitas terhadap melodi, ritme, nada, tangga nada, menghargai bentu-bentuk ekspresi musik. Komponis, dirigen, musisi, kritikus musik, pembuat instrumen musik, penyanyi, pengamat musik cenderung menekankan kecerdasan ini.
  • Kecerdasan hubungan sosial (interpersonal intelligence) kecakapan memahami dan merespon serta berinteraksi dengan orang lain secara baik. Guru, konselor, pekerja sosial, aktor, pemimpin masyarakat, politikus, memiliki kecerdasan sosial yang baik.
  • Kecerdasan naturalis (nature intelligence) kemampuan untuk mengamati, memahami, dan menyusun pola atau unsur dalam lingkungan alami. Kecerdasan ini dapat dimiliki siapa saja mulai ahli biologi molekuler sampai ilmuwan forensik.

Semua potensi tersebut di atas, merupakan kemampuan yang belum terwujud secara optimal Supaya potensipotensi yang berada pada diri manusia dapat didayagunakan secara optimal diperlukan adanya ambisi dan kemauan untuk mengasah atau melatihnya. Ambisi dapat mendorong manusia untuk memperoleh apa yang diinginkan manusia. Manusia yang dalam hidupnya tidak memiliki ambisi dapat dikatakan sebagai manusia yang enggan untuk mengubah dirinya sendirinya. Selain ambisi, manusia harus mempunyai kemauan untuk mengasah potensi-potensi yang dalam dirinya. Mengasah berarti melatih secara terus-menerus potensi agar dapat berdayaguna.

Mengembangkan potensi diri
Manusia harus mau berkerja keras untuk mengembangkan potensi secara obyektif dan realistis. Obyektif berarti dalam mengembangkan potensi diri harus bersikap jujur, apa adannya, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi apa yang telah menjadi kenyataannya. Dengan sikap obyektif ini maka dalam mengembangkan potensi dirinya akan bersikap proporsional, sesuai dengan kemampuan yang ada. Sedangkan realistis adalah bahwa dalam mengembangkan potensi diri manusia selalu belandaskan kenyataan. Apa yang kita kembangkan sesuai dengan dengan apa yang ada pada diri kita.

Pengembangan potensi diri mempunyai manfaat untuk mengembangkan nature dan nurture. Nature adalah sikap pribadi manusia yang terbentuk dari pembawaan sejak lahir. Sedangkan yang dimaksud dengan nurture adalah sikap pribadi manusia yang terbentuk karena pengaruh lingkungan. Pengembangan potensi sebagai upaya untuk memaksimalkan seluruh potensi yang positif dan meminimalkan seluruh kelemahan yang ada pada diri manusia, yang akhirnya mampu bersikap sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk pribadi maupun sosial atau sebagai makhluk Tuhan.

Menurut La Rose, pengembangan diri dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:
  • Bergaul dengan yang bukan satu profesi.
  • Pilihlah teman yang dapat diajak diskusi dan tidak mudah tersinggung, serta mau memberi umpan balik yang sesuai realita.
  • Bersikap dan berpikir positif terhadap sesama.
  • Biasakan mengucapkan berterima kasih.
  • Biasakan mengatakan hal-hal yang menghargai orang lain.
  • f. Biasakan berbicara aktif (Budiyanto, 2005: 8).

Ciri-ciri orang yang berpotensi
La Rose (1991:56) menyebutkan bahwa orang yang berpotensi memiliki ciri-ciri-ciri sebagai berikut:
  • Suka belajar dan mau melihat kekurangan dirinya,
  • Memiliki sikap yang luwes,
  • Berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan,
  • Tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan.
  • Memiliki sikap yang tulus bukan kelicikan
  • Memiliki rasa tanggung jawab,
  • Menerima kririk saran dari luar,
  • Berjiwa optimis tidak mudah putus asa.

Dalam upaya mengembangkan potensi diri untuk meraih prestasi, kita harus selalu mengembangkan sikap sebagai berikut:
  1. Berdoa kepada Tuhan. Sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan sebelum melakukan suatu aktifitas terlebih dahlu harus berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa diharapkan apa yang kita lakukan akan berhasil dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.
  2. Mengenal potensi diri. Sebagai makhluk individu dalam pengembangan potensi diri perlu mengetahui akan kekurangan dan kelebihan pada diri kita. Dengan mengetahui akan diri kita sendiri apa yang akan kita lakukan dapat bermanfaat dalam hidup.
  3. Belajar secara teratur. Dengan belajar secara teratur dapat memberikan dorongan untuk meraih cita-cita hidup. Sebagai seorang pelajar untuk mendapat prestasi yang tinggi harus belajar secara teratur. Kebiasaan gemar membaca akan menambah wawasan yang luas. Selain itu, kita akan memperoleh berbagai pengetahuan yang bermafaat dalam kehidupannya.
  4. Tidak putus asa. Dalam mengembangkan potensi diri, kita harus menyadari bahwa di sekeliling kita banyak hambatannya. Supaya cita-cita kita berhasil harus menyadari akan kelihan ataupun kekurangan yang berada diri kita masing-masing.
  5. Menetapkan cita-cita. Seorang pelajar akan berhasil dalam bejarnya jika telah menetapkan cita-citanya. Cita-cita yang ditetapkan harus diusakan dapat terwujud dengan baik.

Hambatan dalam pengembangan potensi diri
Untuk mencapai suatu prestasi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Setiap usaha yang kita lakukan selalu ada hambatan. Kita harus bisa meminimalkan hambatan yang sering menjadikan kegagalan agar potensi diri dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Hambatan-hambatan yang sering muncul dalam pengembangan potensi diri adalah sebagai berikut:

a. Hambatan yang berasal dari diri sendiri.
Hambatan yang lahir dari diri sendiri seseorang meliputi tidak ada tujuan jelas, adanya prasangka buruk, tidak mau mengenal diri sendiri, tidak memiliki sikap sabar, ada perasaan takut gagal, kurang motivasi diri, bersikap tertutup dan sebagainya.

b. Hambatan dari luar diri sendiri
Hambatan yang datangnya dari luar diri sendiri meliputi lingkugan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan bermain, budaya masyarakat, sistem pendidikan, kualitas makanan yang dikonsumsi (gizi), dan sebagainya.

Hakikat Prestasi Diri

visibilityView Article
Prestasi berasal dari bahasa Belanda prestatie yang artinya hasil usaha. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia prestasi diartikan sebagai hasil yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang sudah diusahakan. Berdasarkan pengertian tersebut, prestasi merupakan hasil dari suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan. Prestasi diri dapat diartikan sebagai suatu hasil usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Prestasi dapat dicapai oleh setiap orang dengan memanfatkan kemampuann intelektual, emosional, spiritual dan ketahanan diri dalam berbagai aspek kehidupan.

Seseorang dianggap berprestasi jika mereka telah meraih dari apa yang telah diusahakan dalam salah satu atau lebih bidang kehidupan, baik melalui belajar, bekerja, olahraga dan lain sebagainya.. Pada umumnya orang berprestasi adalah orang yang memiliki suatu kelebihan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain serta mampu mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Macam-macam prestasi
Ada berbagai macam prestasi yang dicapai setiap orang, antara lain:
  • Prestasi belajar, merupakan hasil yang dicapai oleh seorang karena usaha belajarnya.
  • Prestasi kerja, merupakan hasil yang dicapai seorang dari usaha kerja yang dilakukannya.
  • Prestasi seni, merupakan hasil diperoleh seorang melalui usaha olah seninya.
  • Prestasi olah raga, merupakan suatu prestasi yang diperoleh seorang melalui kompetisi olahraga
  • Prestasi lingkungan hidup, merupakan sutau prestasi yang diperoleh melalui usaha penyelamatan lingkungan hidup.

Sikap berprestasi
Sikap hidup yang mendukung seseorang untuk meraih prestasi, diantaranya adalah sebagai berikut:
  • Berorientasi pada masa depan atau cita-cita
  • Berorientasi pada keberhasilan
  • Keberanian mengambil resiko
  • Rasa tanggung jawab yang besar
  • Menerima dan menggunakan kritik sebagai umpan balik
  • Memiliki sikap yang kreatif, inovatif dan mampu menggunakan waktu secara baik.

John Robert Power (Budiyanto,- 2005:11) menyatakan bahwa diri kita merupakan pelaku yang mampu mewujudkan sesuatu. Namun, keberhasilan setiap orang dalam memperoleh prestasi tidak hanya bergantung pada kemampuan dirinya sendiri akan tetapi juga atas bantuan orang lain. Bantuan yang dibutuhkan dapat bermacam-macam wujudnya baik material, spiritual atau dalam bentuk yang lain.

Dalam mencapai suatu prestasi tidak semudah yang diperkirakan. Kita harus mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Tantangan dapat berasal dari diri sendiri maupun lingkungan.
  • Berasal dari sendiri, misalnya bakat atau potensi, kecerdasan atau intelektual, minat, motivasi, kebiasaan, emosi, kesehatan dan pengalaman diri
  • Berasal dari lingkungan, misalnya keluarga, sekolah, masyarakat, sarana prasarana, fasilitas, gizi dan tempat tinggal.

Prestasi dapat diraih apabila kemampuan yang dimiliki didukung oleh lingkungan yang positif. Apabila kemampuan yang dimiliki kurang meskipun dukungan lingkungan yang baik, prestasi yang diperoleh tetap kurang maksimal. Begitu pula jika kemampuan sudah maksimal akan tetapi dukungan dari lingkungan kurang hasilnya juga kurang menggembirakan. Berbagai tantangan ini yang harus kita hadapi sebagai pendorong untuk mencapai prestasi yang kita inginkan.

Kita membutuhkan kiat atau cara menghadapi kesulitan dalam mencapai prestasi. Kiat bisa didapat dengan cara belajar dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Sepuluh kiat menurut AA. Qowiy dalam menghadapi suatu kesulitan untuk mencapai prestasi tinggi:
  1. Bersikap tegar dalam menghadapi suatu kesulitan,
  2. Dapat mengambil hikmah dari suatu kesulitan,
  3. Bersikap gigih dalam mencari ilmu,
  4. Mempunyai keberanian dalam mengambil resiko,
  5. Bersikap tenang dalam segala tindakan,
  6. Memiliki kebiasaan suka bekerja keras,
  7. Mampu menikmati indahnya kesulitan,
  8. Adanya kemauan menjalin kerja sama saling menguntungkan,
  9. Selalu menjalankan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
  10. Mengembangkan sikap tawakal

Menurut Barbara Bartlein dalam buku Budiyanto (2005:13), sepuluh kiat untuk mencapai suatu kesuksesan dan prestasi kerja dalam Ten Measures of Success (Sepuluh Ukuran Kesuksesan), yaitu:
  1. Mendapatkan penghasilan yang baik dari hasil pekerjaan yang baik,
  2. Mempunyai visi dan tujuan,
  3. Memperoleh cinta dan penghormatan dari orang-orang lain disekitar
  4. Memberikan sumbangsih pada masyaraakat dengan suka rela,
  5. Belajar dari kegagalan dan penolakan,
  6. Menghabiskan waktunya untuk melakukan apa yang dinginkan,
  7. Mempunyai gaya hidup yang sehat secara fisik,
  8. Menjaga kehidupan spiritual,
  9. Berusaha untuk meraih kesempurnaan, dan
  10. Mempercayai bahwa kamu adalah seorang yang sukses.

Arti penting berprestasi
Arti penting prestasi seseorang dalam kehidupan adalah sebagai berikut:
  • Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh sesorang dari usaha yang telah dilaksanakan
  • Prestasi merupakan sebuah pengalaman yang berharga dan menjadi sumber informasi untuk masa depan
  • Prestasi dapat menjadikan kebanggaan bagi diri sendiri, kelompok, masyarakat bangsa dan negara
  • Prestasi dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan dan ketrampilan seseorang, sebuah kelompok atau masyarakat

Dampak Globalisasi

visibilityView Article
Gobalisasi yang diartikan sebagai suatu proses menuju lingkup dunia. Semua peristiwa baik ekonomi, politik maupun budaya yang terjadi di satu belahan dunia dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Proses ini bukan berarti tidak memberikan dampak dalam kehidupan. Kita harus mengakui bahwa globalisasi telah membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan globalisasi tidak semuanya bersifat positif akan tetapi ada juga yang berdampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegera.

1. Dampak positif globalisasi
a. Bidang ekonomi
Perekonomian paling merasakan dampak positif globalisasi. Perkembangan industri begitu pesat, perdagangan bisa terjadi lintas negara serta membuka pasar tenaga kerja internasional. Dengan diterapkannya perdagangan bebas maka produk dalam negeri dapat dipasarkan ke berbagai negara tanpa bea masuk.

Selain berpangaruh terhadap perdagangan antar negara, globalisasi juga mendorong terbentuknya lembaga-lembaga ekonomi dunia yang beranggotakan negara-negara di dunia. Seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Trade Organization (WTO), sebagai organisasi dunia yang membantu mengatur laju perdagangan dan perputaran uang antarnegara. Globalisasi ikut berperan untuk membentuk perjanjian kerjasama perdagangan regional seperti Asia-Pasifik Economic Cooperation (APEC), North American Free Trade (NAFTA), Asian Free Trade Area (AFTA) dan adanya pembentukaan mata uang Euro sebagai mata uang bersama negara-negara di kawasan Eropa.

b. Bidang politik
Meskipun politik dan pemerintahan merupakan hak kedaulatan setiap negara, akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di era global ini, negara-negara lain menuntut adanya sikap keterbukaan, demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia. Mau tidak mau setiap negara harus mempraktekkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan globalisasi.

Kita juga merasakan dampak dari sistem pemerintahan yang terbuka, demokratis dan menghargai hak asasi manusia. Setiap warga negara mempunyai hak untuk dilibatkan secara langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta melakukan pengawasan jalannya pemerintahan. Sebagai contoh dalam menentukan wakil rakyat di DPR dan DPRD, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berhak memilih langsung dalam pemilu yang demokratis. Selain itu pemerintahan juga dijalankan dengan transparan dan akuntabel.

c. Bidang sosial budaya
Dengan globalisasi, nilai-nilai budaya asing banyak yang masuk ke Indonesia lewat televisi, majalah, surat kabar maupun internet. Salah satunya budaya berpikir rasional yang banyak berkembang di negara-negara barat. Globalisasi memungkinkan kita untuk belajar berpikir rasional dari negara lain. Hasilnya, kehidupan yang rasional, berdasarkan akal berkembang pesat di negara kita. Dengan adanya globalisasi bentuk kehidupan mulai mengalami perubahan. Globalisasi mendorong kepada setiap orang untuk hidup lebih terbuka, kreatif serta inovatif berdasarkan akal dan pikiran.

d. Bidang teknologi dan informasi
Dengan semakin canggih teknologi dan informasi memungkinkan setiap orang mampu melewati batas-batas negara dalam waktu singkat. Kita dapat menghemat waktu dalam berkomunikasi dengan bangsa lain. Selain itu informasi dari negara lain dengan cepat dapat kita terima. Globalisasi di bidang teknologi dan informasi membuat seseorang yang menginginkan informasi tentang peluang kerja ke luar negeri cukup duduk di depan komputer, browsing di internet tanpa membuang waktu dan energi telah mendapatkan informasi apa yang diinginkan.

Selain dampak positif globalisasi seperti yang telah disampaikan diatas, Wijianto (2005:65) menyebutkan bahwa pengaruh positif globalisasi pada kehidupan manusia di dunia, dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:
  1. Pendapatan per kapita di negara-negara berkembang telah meningkat lebih pesat rata-rata lima persen per tahun dibandingkan di negara-negara maju selama dua dasawarsa terakhir.
  2. Angka kematian bayi turun secara drastis di sebagian besar negara berkembang terhitung sejak berakhirnya Perang Dunia II.
  3. Pada saat yang sama, tingkat harapan hidup di China telah meningkat dua kali lipat tingkat harapan hidup di India meningkat sejak 1970.
  4. Ada bukti kuat bahwa perekonomian yang paling terbuka terhadap perdagangan global menikmati peningkatan pertambahan GDP yang semakin tinggi, Bank Dunia telah menghitung bahwa tiga negara teratas dengan rasio ekspor GDP tertinggi mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi selama dua dasawarsa terakhir.

2. Dampak negatif globalisasi.

a. Bidang politik
Perkembangan globalisasi berpengaruh terhadap kedaulatan suatu negara dalam menjalankan pemerintahan serta mengatur negaranya. Gejala ini terjadi hampir di setiap negara. Hal ini, dikarenakan adanya aturan-aturan baru yang telah disepakati bersama dengan lembagalembaga global misalnya PBB dan WTO.

Di Indonesia setelah nilai-nilai politik luar masuk secara langsung atau tidak langsung membuat lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat dan gotong royong yang telah lama kita miliki. Kita bersyukur, pendiri bangsa ini mewariskan Pancasila sebagai ideologi bangsa, menjadi pedoman bagi generasi selanjutnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian setiap pengaruh politik luar harus disaring dengan nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah mufakat harus kita pegang teguh dalam setiap aktivitas di bidang politik. Kita seringkali mencermati berkembangnya kebebasan berpolitik terkadang justru menciptakan kebebasan yang kebablasan sehingga tidak mempedulikan aturan. Selain itu kebebasan berpolitik telah meningkatkan nilai-nilai politik individual dan melupakan kolektivitas kelompok masyarakat.

b. Bidang ekonomi
Berkembangnya globalisasi membuat perekonomian suatu negara mengalami perubahan drastis. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang semula mendapat subsidi sekarang semakin berkurang, lembaga ekonomi seperti koperasi sulit untuk berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya mulai ditinggalkan.

Kompetisi produk dan harga semakin meninggi sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin selektif. Ini semua tidak lepas adanya semangat kapitalisme yang tumbuh semakin subur dan berpotensi menciptakan kesenjangan ekonomi antara negara-negara kaya dengan negara-negara berkembang. Negara-negara kuat secara ekonomi akan melakukan perluasan pasar dalam rangka mencari keuntungan sebesar-besarnya meskipun dapat merugikan negara-negara yang ekonominya masih lemah.

c. Sosial budaya
Melalui teknologi informasi dan komunikasi yang canggih masyarakat seluruh dunia dapat
menikmati nilai-nilai budaya global yang dapat melunturkan nilai-nilai lokal. Lunturnya nilai lokal mengakibatkan terjadinya krisis nilai dan identitas. Orang-orang cenderung bergaya individualisme, pragmatisme, hedonisme, konsumerisme. Meninggalkan semangat gotong-royong solidaritas dan kesetiakawan sosial, serta nilai-nilai keagamaan.

Menyikapi Dampak Globalisasi

1. Sikap menerima dampak positif globalisasi
Menurut Wijianto (2005:68) pemikiran mengenai baik-buruknya globalisasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
  1. Sebagian besar negara dapat menerima dan mendukung dengan baik globalisasi. Kelompok ini beranggapan bahwa globalisasi merupakan jalan keluar untuk memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan rakyat di dunia ini.
  2. Sebagian bersikap kritis dan menolak globalisasi. Kelompok ini beranggapan bahwa globalisasi dianggap sebagai bentuk penjajahan dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang dan miskin. Dengan adanya globalisasi semakin meningkatkan kemiskinan dan ketidakadilan bagi masyarakat.
  3. Sebagian menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat begitu kuatnya dampak buruk yang ditimbulkan oleh globalisasi.

Indonesia mengakui bahwa globalisasi memberikan keuntungan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan adanya globalisasi diantaranya sebagai berikut.
  • Terbukanya kegiatan perdagangan dunia dengan demikian pasar makin berkembang sehingga membuka peluang ekspor produk Indonesia ke berbagai negara.
  • Dengan bertemunya nilai budaya sendiri dengan budaya bangsa lain dan diterima secara selektif akan membuka peluang berkembangnya nilai-nilai budaya sendiri.
  • Memperkuat posisi bangsa dalam pergaulan dunia. Dengan menerima globalisasi ini berarti Indonesia tidak terkucilkan dari pergaulan dunia.

2. Sikap menolak dampak negatif globalisasi
Sikap yang dikembangkan Indonesia adalah menerima dampak positif dari globalisasi dan menolak dampak negatifnya. Dampak negatif dari globalisasi yang di hindari bangsa Indonesia adalah:

a. Ketidakadilan
Globalisasi dapat menciptakan ketidakadilan dan kemiskinan karena penerapan aturan pasar bebas yang disepakati secara global. Dengan adanya globalisasi ekonomi seti negara diwajibkan menghapus hambatan perdagangan. Sebagai konsekuensinya banyak investasi asing yang masuk ke negara kita dengan modal yang lebih besar maka dengan mudah menutup peluang ekonomi rakyat yang modal lebih kecil. Kondisi seperti ini, tidak sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Sikap kita adalah menghindari dan menolak ketidakadilan ini.

b. Berkembanganya nilai budaya negatif
Bangsa Indonesia dalam kehidupan sehar-hari dari sejak dulu telah memiliki nilai-nilai luhur seperti; bersikap religius, pola hidup sederhana, bermusyawarah, rasa kebersamaan dan gotong royong, bersikap sopan santun serta solidaritas sosial. Apabila bangsa kita menerima nilai-nilai budaya asing secara utuh tanpa sikap selektif maka nilai-nilai budaya yang bersifat negatif dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia akan diterima oleh masyarakat.

Sebagai konsekuensinya akan berkembang pola hidup kebarat-baratan (westernisasi). Nilai-nilai tersebut harus kita tolak karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sebenarnya nilai-nilai budaya bangsa kita dapat dipergunakan untuk menangkal dampak negatif dari globalisasi tersebut. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia harus selalu kita pertahankan meskipun arus globalisasi mengalir dengan deras dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

c. Masuknya barang-barang ilegal
Globalisasi memberikan peluang masuknya barang-barang produk luar negeri ke Indonesia secara tidak resmi. Terjadilah persaingan harga yang kurang sehat. Masyarakat yang memiliki kecenderungan pola hidup konsumtif banyak terjebak dengan barang-barang yang ilegal karena dapat diperoleh dengan harga rendah. Kejadian ini, dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi penerimaan pajak negara serta kerugian masyarakat sendiri karena barang yang dibeli tidak dijamin kualitasnya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memiliki sikap yang selektif terhadap hal-hal yang bersifat negatif dan dapat menimbulkan kerugian bangsa dan negara harus kita hindarkan.

Soal Latihan PKn Kelas VIII Semester II

visibilityView Article
Soal Latihan PKn Kelas VIII Semester II. Berikut ini adalah Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII semester II :
4.1  Menjelaskan hakikat demokrasi
4.2  Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
       bernegara
4.3  Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan
5.1  Menjelaskan makna kedaulatan rakyat
5.2  Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai
        pelaksana kedaulatan rakyat
5.3  Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
       Indonesia

A. Berilah tanda (×) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.

1. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya pemikiran, konsep, atau gagasan, sedangkan logos, dapat diartikan sebagai ....
  • a. pengetahuan
  • b. lambang
  • c. berita
  • d. kesadaran

Ideologi berasal dari kata idea, artinya pemikiran, konsep, atau gagasan dan logos, artinya pengetahuan.
2. Rumusan Pancasila secara yuridis konstitusional, terdapat dalam ….
  • a. Piagam Jakarta
  • b. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966
  • c. Pembukaan UUD 1945
  • d. Mukaddimah UUDS 1950
Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis (hukum) tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Ketetapan No. XX/MPRS/1966 (Jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978).
3. Sikap chauvinisme bertentangan dengan ajaran Pancasila, terutama sila .…
  • a. pertama dan kedua
  • b. kedua dan kelima
  • c. ketiga dan kedua
  • d. keempat dan pertama
Rasa kebangsaan yang berlebihan atau chauvinisme dapat terjadi jika pelaksanaan sila ketiga Pancasila tidak dipahami secara benar dan tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya.
4. Istilah Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Namun, rumusannya terdapat dalam ....
  • a. Pembukaan UUD 1945
  • b. Piagam Jakarta
  • c. Buku Sutasoma
  • d. Buku Negara Kertagama

Istilah Pancasila terdapat dalam kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular yang hidup pada masa Kerajaan Majapahit.

5. Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia sejak ….
  • a. 1 Juni 1945
  • b. 22 Juni 1945
  • c. 18 Agustus 1945
  • d. 27 Desember 1949

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang untuk menetapkan tiga keputusan penting, yaitu menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk KNIP untuk membantu presiden.

6. Pernyatan-pernyataan berikut ini adalah benar, kecuali ….
  • a. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa
  • b. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia
  • c. Pancasila adalah sumber tertib hukum tertinggi
  • d. Pancasila adalah landasan idiil bangsa Indonesia

Kecuali Pancasila adalah landasan idiil bangsa Indonesia.

7. Melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 maka Pancasila berfungsi sebagai .…
  • a. dasar negara
  • b. pandangan hidup
  • c. satu-satunya asas
  • d. alat pemersatu bangsa

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 merupakan "sumber hukum dasar nasional".

8. Pancasila sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Dalam hal ini Pancasila disebut sebagai ….
  • a. alat pemersatu
  • b. perjanjian luhur
  • c. jiwa dan kepribadian bangsa
  • d. moral pembangunan

Pancasila Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indonesia.

9. Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai ....
  • a. dasar negara
  • b. dasar hukum negara
  • c. tata cara perilaku masyarakat
  • d. undang-undang tertinggi dalam suatu negara

Konstitusi dalam arti sempit diartikan sebagai Undang-Undang Dasar (hukum dasar)
10. Pasal 37 UUD 1945 menunjukkan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi memiliki sifat ….
  • a. rigid
  • b. luwes
  • c. flexible
  • d. supel

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan kaku dan luwes. UUD 1945 dikatakan kaku karena untuk mengubah UUD itu bukanlah hal yang mudah. Hal ini terlihat dalam Pasal 37 ayat 1 UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

11. Maksud dari adanya amandemen konstitusi menurut Sri Soemantri adalah .…
  • a. mengubah seluruh isi UUD
  • b. menghilangkan seluruh pasal UUD
  • c. menambahkan sesuatu yang belum diatur
  • d. mengubah nama dan suasana kebatinan konstitusi

Pengubahan UUD menurut Sri Soemantri (pakar hukum tata negara) dapat me ngandung dua tujuan, yaitu:
a. mengubah sesuatu yang telah diatur dalam UUD/konstitusi;
b. menambahkan sesuatu yang belum diatur dalam UUD/konstitusi.

12. Berdasarkan KMB, bangsa Indonesia mengubah bentuk negara Indonesia menjadi negara ….
  • a. serikat
  • b. kesatuan
  • c. presidensial
  • d. monarkhi


Konferensi Meja Bundar menghasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu:
1) mendirikan negara Republik Indonesia Serikat;
2) penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
3) didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. 13. Pernyataan bahwa negara Republik Indonesia kembali pada UUD 1945 pada 5 Juli 1959 dikenal dengan ....



  • a. Keputusan Presiden

  • b. Peraturan Presiden
  • c. Dekrit Presiden
  • d. Supersemar

  • Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu sebagai berikut:
    1) Pembubaran Konstituante
    2) UUD 1945 berlaku kembali
    3) UUDS 1950 tidak berlaku lagi
    4) Dibentuknya MPRS dan DPAS
    14. Konstitusi yang sesuai dengan amanat proklamasi adalah ….


    • a. UUD 1945
    • b. Konstitusi RIS
    • c. UUDS 1950
    • d. Piagam Jakarta

    UUD 1945
    15. Menurut Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 bahwa bangsa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk ….



    • a. kerajaan
    • b. republik
    • c. presidensial
    • d. parlementer

    Menurut Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 bahwa bangsa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
    16. Lembaga yang berhak menguji Undang-Undang terhadap UUD adalah ….


    • a. DPR
    • b. MPR
    • c. MA
    • d. MK

    Mahkamah konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
    17. Demokrasi secara langsung kali pertama dilaksanakan di .…


    • a. Inggris
    • b. Yunani Kuno
    • c. Belanda
    • d. Amerika Serikat

    Negara yang kali pertama menerapkan demokrasi adalah Yunani Kuno. Pada saat itu, Athena sebagai negara kota (polis state) menerapkan demokrasi secara langsung dengan cara& mengumpul kan seluruh rakyatnya dalam suatu tempat untuk melaksanakan musyawarah
    18. Kekuasaan suatu negara untuk mengatur fungsi-fungsi negara disebut dengan ....


    • a. kedaulatan ke dalam
    • b. kedaulatan ke luar
    • c. pengakuan de facto
    • d. pengakuan de jure

    Kedaulatan ke dalam, yaitu kedaulatan untuk mengatur fungsi-fungsi alat perlengkapan negara.
    19. Dilihat dari sifatnya, kedaulatan terdiri atas kedaulatan .…


    • a. ke dalam
    • b. ke luar
    • c. ke dalam dan ke luar
    • d. ke mana-mana

    Kedaulatan sebuah negara tidak mungkin akan dimiliki jika negara tersebut berada dalam penjajahan negara lain. Kedaulatan terdiri atas kedaulatan ke dalam dan ke luar.
    20. Penyelewengan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau orang lain& disebut ….


    • a. korupsi
    • b. kolusi
    • c. nepotisme
    • d. maksiat

    Dalam arti sempit, korupsi diartikan penyelewengan atau penggelapan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau orang lain.
    21. Permufakatan atau kerja sama melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara disebut .…


    • a. korupsi
    • b. kolusi
    • c. nepotisme
    • d. kejahatan

    Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara.
    22 Sikap pemimpin yang selalu mengutamakan hukum dan norma merupakan tindakan .…


    • a. terpuji
    • b. bermoral
    • c. beriman
    • d. berilmu

    Sikap pemimpin yang selalu mengu
    23. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dituntut dengan UU No. .…



    • a. 20 Tahun 2001
    • b. 31 Tahun 2002
    • c. 12 Tahun 2004
    • d. 32 Tahun 2004

    UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi, yang memberikan sanksi bagi para pelaku korupsi.
    24. Salah satu sifat pokok kedaulatan adalah ….


    • a. terbagi-bagi
    • b. terbatas
    • c. permanen
    • d. mutlak

    Kedaulatan memiliki empat sifat dasar yaitu permanen, asli, bulat (tidak dapat dibagi-bagi) , dan tidak terbatas.
    25. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara disebut ….


    • a. kekuasaan
    • b. kedaulatan
    • c. kekuatan
    • d. kehebatan

    Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara disebut kedaulatan.
    26. Kedaulatan berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara disebut ….


    • a. kedaulatan negara
    • b. kedaulatan raja
    • c. kedaulatan hukum
    • d. kedaulatan rakyat

    Kedaulatan hukum yaitu kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara.
    27. Tokoh penganjur teori kedaulatan Tuhan adalah ….


    • a. Thomas Aquinas
    • b. John Locke
    • c. Leon Dugoit
    • d. Thomas Hobbes

    Penganut teori kedaulatan Tuhan, antara lain Agustinus, Thomas Aquinas, dan F. J. Sthal.
    28. Kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal ….


    • a. 1 ayat 1
    • b. 1 ayat 2
    • c. 2 ayat 1
    • d. 2 ayat 2

    Pasal 1
    (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
    (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
    (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
    29. UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 menegaskan juga bahwa bangsa Indonesia melaksanakan kedaulatan ….


    • a. Tuhan
    • b. negara
    • c. rakyat
    • d. hukum

    Pasal 1
    (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
    (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
    (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
    30. Tujuan negara Indonesia ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ….


    • a. pertama
    • b. kedua
    • c. ketiga
    • d. keempat

    Tujuan negara Indonesia terdapat dalam UUD 1945 alenia 4.
    31. Ciri khas dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah .…


    • a. adanya Pemilu
    • b. adanya MPR
    • c. musyawarah dan mufakat
    • d. suka bekerja keras

    Ciri khas dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah musyawarah dan mufakat.
    32. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan ….
    • a. MPR
    • b. DPR
    • c. Rakyat
    • d. Penguasa

    Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

    33. Apabila dilihat dari segi sifatnya, kedaulatan terdiri atas kedaulatan .…
    • a. ke luar
    • b. ke dalam
    • c. ke atas dan ke bawah
    • d. ke semua arah

    Menurut Jean Bodin (1530- 1596) menyatakan pengertian kedaulatan ada dua macam yaitu :
    Kedaulatan ke dalam (intern) artinya Negara berhak mengatur urusan rumah tangganya melalui lembaga Negara tanpa campur tangan Negara lain.
    Kedaulatan ke luar (ekstern) artinya kebijaksanaan pemerintah untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan Negara lain (hubungan internasional).
    34. Pada pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 2004, presiden dipilih oleh ....
    • a. MPR
    • b. DPR
    • c. DPD
    • d. rakyat

    Pada pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 2004, presiden dipilih oleh rakyat
    35. Perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan dalam kelas adalah ….
    • a. pemilihan ketua kelas
    • b. pemilihan presiden
    • c. pemilihan gubernur
    • d. pemilihan pegawai negara

    Perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan dalam kelas adalah pemilihan ketua kelas.

    B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.
    1. Sebutkan isi dari Pancasila menurut Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.
    2. Uraikan pengertian konstitusi dalam arti luas dan arti sempit.
    3. Sebutkan secara singkat sejarah disusunnya UUD 1945.
    4. Sebutkan tahapan penyusunan UU.
    5. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi?
    6. Sebutkan teori-teori kedaulatan.
    Jawaban :

    1. Rumusan Pancasila menurut Soekarno
    Kebangsaan Indonesia
    Internasionalisme,-atau peri-kemanusiaan
    Mufakat,-atau demokrasi
    Kesejahteraan sosial
    kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya.

    2. Menurut Usep Ranawidjaya (pakar hukum tata negara), konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, Undang- Undang organik, per aturan per undangan lainnya, maupun kebiasaan atau konvensi. Konstitusi dalam arti sempit dapat diartikan Undang-Undang Dasar saja.

    3. Persiapan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dimulai sejak zaman penjajahan Jepang, yaitu di dalam sidang-sidang penyelidik (BPUPKI). Pada masa sidang kedua dari tanggal 10–17 Juli 1945 tahap penyusunan Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya untuk menyusun rancangan UUD dibentuklah PPKI. PPKI pada 18 Agustus 1945 mengadakan persidangan yang salah satu ke putusan nya adalah menetapkan UUD 1945.

    4. Secara garis besar, proses penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi beberapa tahapan, yakni sebagai berikut.
    a. Tahap Penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU);
    b. Tahap Pembahasan
    c. Tahap Pengesahan dan Pengundangan

    5. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos”. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti “pemerintahan rakyat”.


    6. TEORI KEDAULATAN
    Teori kedaulatan negara yang dikemukakan oleh para ahli kenegaraan adalah sebagai berikut.

    a. Teori Kedaulatan Tuhan
    Menurut teori ini kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Artinya, raja atau penguasa negara mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sehingga kehendak raja atau penguasa juga merupakan kehendak Tuhan.

    b. Teori Kedaulatan Raja
    Teori kedaulatan raja merupakan perwujudan dari teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa. Oleh karena itu, raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan sehingga kekuasaan raja mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

    c. Teori Kedaulatan Negara
    Berdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan. Kedaulatan negara muncul bersama dengan berdirinya suatu negara.

    d. Teori Kedaulatan Hukum
    Teori kedaulatan hukum menekankan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara terletak
    pada hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan dibatasi oleh norma sehingga tidak bersifat absolut.

    e. Teori Kedaulatan Rakyat
    Teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa kekuasaan negara tertinggi terletak di tangan rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat adalah demokrasi. Teori ini memunculkan timbulnya suatu teori pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu.

    Hakikat Globalisasi

    visibilityView Article
    Globalisasi merupakan suatu proses menuju lingkup dunia. Dengan demikian globalisasi dapat diartikan sebagai proses mendunia, dimana semua peristiwa baik ekonomi, politik maupun budaya yang terjadi di satu belahan dunia dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Atau dapat disebut globalisasi merupakan suatu proses di mana hubungan sosial dan saling ketergantungan antarmanusia di dunia ini semakin besar.

    R. Robertson berpendapat bahwa globalisasi adalah proses mengecilnya dunia dan meningkatnya kesadaran akan dunia sebagai satu kesatuan, saling ketergantungan dan kesadaran global akan dunia yang menyatu. Ahli lain bernama Martin Albrow mengatakan globalisasi menyangkut seluruh proses di mana penduduk dunia terhubung kedalam komunitas dunia yang tunggal, komunitas global.

    Pendapat lain tentang globalisasi.
    A. G. McGrew.Globalisasi mengacu pada keserbaragaman hubungan dan saling keterkaitan antar masyarakat yang membentuk sistem dunia modern. Globalisasi adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain. M. Waters. Globalisasi adalah sebuah proses sosial di mana halangan-halangan bersifat geografis pada tatanan sosial dan budaya semakin menyusut dan setiap orang kian sadar bahwa mereka semakin dekat satu sama lain. Emmanuel Richter. Jaringan kerja globalisasi yang secara bersamaan manyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi dalam planet ini ke dalam ketergantungan dan persatuan dunia.

    Globalisasi mampu membuat suatu perubahan kehidupan dunia yang dulunya sangat sederhana menjadi bersifat multidimensional. Globalisasi juga membuat semakin kuat ikatan ekonomi, politik, teknologi dan budaya yang mampu menghubungkan individu, komunitas, perusahan dan pemerintah di seluruh dunia. Dalam konsep awal orang beranggapan bahwa globalisasi merupakan suatu gejala ekonomi. Seperti yang tertulis dalam Wikipedia Encycloedia Indonesia bahwa globalisasi mengacu terutama pada liberalisasi perdagangan bebas (free trade). Hal ini dikarenakan, berkembangnya globalisasi diikuti dengan munculnya perusahan-perusahan multinasional dan transnasional seperti Toyota, Siemens, Coca Cola, Samsung, Mc Donalds di berbagai negara di seluruh dunia.

    Globalisasi membuat suatu kenyataan bahwa kehidupan dunia menjadi satu kesatuan dalam “satu dunia”, yang membuat sebuah desa global (global village) dengan kehidupan manusia secara individu, kelompok, atau bangsa-bangsa menjadi saling ketergantungan (interdependency) dalam semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat ruang lingkup interaksi antar manusia di seluruh dunia semakin menyempit.

    Faktor-faktor penggerak globalisasi

    a. Teknologi komunikasi dan informasi
    Berkembangnya teknologi dan informasi dunia yang pesat membuat hubungan manusia antarmanusia di dunia semakin mudah. Alat komunikasi modern seperti telepon seluler yang dimiliki setiap orang memungkinkan setiap waktu dapat berkomunikasi dengan siapa saja dimana mereka berada. Internet yang membuat manusia dapat mengakses semua data informasi yang ada dan tersebar di seluruh dunia dalam waktu yang sesingkat mungkin. Internet dapat mempermudah suatu transaksi-transaksi dalam dunia bisnis di seluruh dunia. Internet dapat dipergunakan untuk e-banking, yaitu melakukan transfer modal yang dilakukan dengan pertukaran dokumen.

    Dalam dunia pendidikan internet melahirkan adanya e-learning, yaitu model pembelajaran
    dimana para siswa tidak perlu datang di sekolah-sekolah akan tetapi cukup berada di depan layar komputer dan berkomunikasi secara visual melalui internet dengan pengajar atau sesama pelajar.

    Teknologi satelit komunikasi dipergunakan oleh stasiun televisi untuk menyiarkan secara langsung suatu peristiwa yang terjadi di satu negara ke seluruh negara di dunia dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian peristiwa tersebut. Misalnya adanya bencana alam, pertandingan olah raga, peperangan dan hiburan.

    b. Teknologi Transportasi
    Sarana transportasi yang semakin canggih juga dapat mempengaruhi terjadinya perubahan perekonomian suatu negara maupun bidang-bidang kehidupan yang lain; seperti halnya politik, sosial dan budaya. Hal ini, dikarenakan ditemukannya teknologi transportasi dengan kecepatan tinggi sehingga memudahkan orang untuk menjalin kerjasama antar negara.

    Teknologi transportasi mutakhir mempermudah untuk menjangkau suatu daerah sesulit apapun. Teknologi transportasi yang canggih, seperti pesawat yang bermesin jet dapat dipergunakan untuk mengantar para penumpang dari satu negara ke negara lain dalam waktu singkat. Apalagi dengan biaya yang murah, pesawat terbang saat ini bukan lagi menjadi sarana transportasi bagi masyarakat kelas atas. Sebagian besar anggota masyarakat mampu menggunakan pesawat terbang sebagai alat transportasi.

    Tanda-tanda globalisasi
    Kehidupan suatu negara yang telah memasuki era globalisasi, memiliki pertanda khusus. Secara umum Budiyanta (2005:90) menyebutkan bahwa tanda-tanda globalisasi adalah sebagai berikut.
    • Perdagangan global semakin meningkat.
    • Aliran modal internasional, di antaranya investasi luar negeri telah masuk dan mempengaruhi perekonomian negara tersebut.
    • Meningkatnya aliran data lintas batas, seperti penggunaan internet, satelit komunikasi dan telepon.
    • Adanya desakan berbagi pihak untuk mengadili para penjahat perang di Mahkamah Internasional (International Criminal Court) dan adanya gerakan untuk menyerukan keadilan internasional.
    • Meningkatnya pertukaran budaya (cultural exchange) internasional.
    • Menyebar luasnya paham multikulturalisme dan semakin besarnya akses individu terhadap berbagai macam budaya.
    • Meningkatnya perjalanan dan turisme lintas negara.
    • Meningkatnya imigrasi, termasuk imigrasi ilegal.
    • Berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global.
    • Berkembangnya sistem keuangan global.
    • Meningkatnya aktivitas perekonomian yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional.
    • Meningkatnya peran organisasiorganisasi internasional, seperti: WTO, IMF yang berurusan dengan transaksi-transaksi internasional.

    Globalisasi di Indonesia
    Globalisasi bagi Indonesia merupakan suatu tantangan dan kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu ambil bagian dalam kancah globalisasi dunia. Kita memahami konsekuensi globalisasi, dimana suatu peristiwa yang terjadi Indonesia akan memberikan pengaruh pada dunia internasional. Sebaliknya peristiwa yang terjadi di dunia internasional akan memberikan dampak bagi Indonesia.

    Agar Indonesia dapat berperan dalam globalisasi internasional, maka diperlukan suatu persiapan yang matang dan selalu terbuka terhadap perubahan. Untuk menghadapi semakin derasnya arus globalisasi diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal.Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu akan berhasil atau tidaknya negara kita menghadapi tantangan di era global.

    Untuk mendapatkan yang berkualitas diperlukan pelatihan dan pendidikan yang mampu mempersiapkan manusia untuk dapat bersaing di tengah arus globalisasi. Dalam penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa. Hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

    Soal Latihan PKN Kelas VII Semester II

    visibilityView Article
    Soal Latihan PKN Kelas VII Semester II. Berikut ini kompetensi dasar Mata Pelajaran PKn
    Kelas VII Semester II
    3.1 Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan HAM
    3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM
    3.3 Menghargai upaya perlindungan HAM
    3.4 Menghargai upaya penegakan HAM
    4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat
    4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
    4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

    1. Hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia bersumber dari ….
    • A. Perserikatan Bangsa-Bangsa
    • B. karunia Tuhan Yang Maha Esa
    • C. kehendak umat manusia di seluruh dunia
    • D. pemerintah

    2. Piagam HAM yang disusun oleh Thomas Jefferson sebagai deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris pada tahun 1776 dikenal dengan nama ….
    • A. Magna Charta
    • B. Bill of Rights
    • C. Declaration of Independence
    • D. Declaration des Droits de I'homme et du Citoyen

    3. Paham yang menjadi embrio negara hukum, demokrasi, dan persamaan adalah ....
    • A. equality before the law
    • B. presumption of innocence
    • C. freedom of speech
    • D. the right of property

    4. Deklarasi yang menjadi dasar lahirnya piagam HAM PBB adalah....
    • A. Declaration of independence
    • B. Declaration des Droits de I'homme et du Citoyen
    • C. The four freedom
    • D. Deklarasi Rosevelt

    5. Setelah revolusi Prancis, perhatian terhadap HAM semakin membaik, salah satunya adalah lahirnya teori tentang social contract yang dikemukakan oleh ….
    • A. Montesquieu
    • B. J.J Rousseau
    • C. John Locke
    • D. Jarolimek

    6. Berikut ini adalah instrumen nasional HAM di Indonesia, yaitu ….
    • A. UUD 1945
    • B. Tap MPR No. XVII/MPR/1998
    • C. UU No. 39 Tahun 1999
    • D. A, B, C semuanya benar

    7. Setiap orang berhak atas perlindungan HAM, hal tersebut diatur dalam ….
    • A. UU Nomor 39 tahun 1999
    • B. UU Nomor 20 tahun 2003
    • C. UU Nomor 32 tahun 2004
    • D. UU Nomor 12 tahun 2006

    8. Apabila seseorang menggunakan hak pribadi seluas-luasnya, maka hal tersebut akan memungkinkan....
    • A. haknya bersifat mutlak
    • B. hak orang lain terlanggar
    • C. haknya bertambah besar
    • D. hak orang lain bertambah besar

    9. Berikut ini adalah akibat dari pelanggaran HAM bagi warga negara, kecuali ....
    • A. membahayakan kelangsungan hidup
    • B. merampas kemerdekaan
    • C. mengganggu perkembangan jiwa dan raga
    • D. menjamin tegaknya keadilan

    10. Melaporkan kepada pihak yang berwajib, tentang penganiayaan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain merupakan perbuatan yang didorong oleh ….
    • A. pencerminan sikap suka menolong
    • B. pencerminan sikap suka
    • menghormati
    • C. berani membela kebenaran dan keadilan
    • D. keinginan untuk dihargai

    11. Penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya yang dilakukan di muka umum disebut....
    • A. kemerdekaan mengemukakan pendapat
    • B. penyampaian pendapat di muka umum
    • C. demontrasi
    • D. demokrasi

    12. Lina menulis surat yang berisi mengenai ketertiban dan mengirimkannya kepada Walikota. Hal ini merupakan contoh cara menyampaikan pendapat dalam bentuk....
    • A. mogok makan
    • B. tulisan
    • C. media
    • D. lisan

    13. Kemerdekaan mengemukakan pendapat diatur UUD 1945, yaitu....
    • A. pasal 25
    • B. pasal 26
    • C. pasal 27
    • D. pasal 28

    14. Penjabaran lebih lanjut mengenai aturan kemerdekaan mengemukakan pendapat diatur dalam...
    • A. UU No. 9 Tahun 1998
    • B. UU No. 39 tahun 1999
    • C. UU No. 20 tahun 2000
    • D. UU No. 20 tahun 2003

    15. Pawai yang dilakukan dalam kampanye seringkali menyebabkan jalan menjadi macet dan timbulnya kebisingan suara akibat meraungraungnya suara motor. Hal ini bertentangan dengan asas.…
    • A. musyawarah dan mufakat
    • B. proporsionalitas
    • C. keseimbangan antara hak dan kewajiban
    • D. manfaat

    16. Jika terjadi perbedaan pendapat, tidak perlu menimbulkan perselisihan. Jika terjadi perselisihan jangan sampai diselesaikan dengan cara kekerasan. Hal ini sesuai dengan asas.…
    • A. manfaat
    • B. proporsionalitas
    • C. musyawarah dan mufakat
    • D. keseimbangan antara hak dan kewajiban

    17. Jika seorang pejabat negara memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi, maka hal itu tidak sesuai dengan asas....
    • A. manfaat
    • B. proporsionalitas
    • C. musyawarah dan mufakat
    • D. keseimbangan antara hak dan kewajiban

    18. Di bawah ini bentuk-bentuk mengemukakan pendapat di muka umum, kecuali....
    • A. pawai
    • B. rapat umum
    • C. mimbar bebas
    • D. berkumpul

    19. Contoh sikap yang mencerminkan kemerdekaan mengemukakan pendapat di sekolah adalah...
    • A. bolos sekolah untuk mengikuti demonstrasi
    • B. menulis artikel untuk dikirimkan ke surat kabar
    • C. mengemukakan pendapat ketika diskusi di kelas
    • D. membuat pamflet untuk ditempelkan di majalah dinding

    20. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dengan cara sebagai berikut....
    • A. demonstrasi
    • B. bertindak anarkis
    • C. berunjuk rasa rusuh
    • D. melakukan penelitian

    21. Dampak negatif dari tidak biasanya mengemukakan pendapat adalah, kecuali...
    • A. muncul budaya Asal Bapak Senang
    • B. apatis terhadap masalah sosial politik
    • C. menyerahkan semua persoalan kepada orang yang paling tua
    • D. mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial politik

    22. Kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum diantaranya, kecuali....
    • A. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
    • B. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
    • C. tidak menaati hukum dan peraturan perundang-undangan
    • D. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban lingkungan

    23. Sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab warga negara, sebaiknya sebelum berdemonstrasi kita melakukan.…
    • A. doa bersama
    • B. melapor kepada aparat kepolisian
    • C. membuat spanduk, pamflet dan poster
    • D. menguatkan konsolidasi terhadap demonstran

    24. Salah satu contoh demonstrasi yang melanggar terhadap aturan moral yang diakui umum, kecuali...
    • A. membakar bendera negara lain
    • B. membakar foto presiden negara lain
    • C. membakar lambang negara Pancasila
    • D. demontrasi dengan tertib dan aman

    25. Tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum adalah, kecuali...
    • A. melindungi hak asasi manusia
    • B. menghargai asas legalitas
    • C. menyelengarakan pengamanan
    • D. tidak menggunakan asas praduga tak bersalah

    26. Kemerdekaan mengelurkan pendapat merupakan salah satu ciri dari negara ....
    • A. demokratis
    • B. hukum
    • C. masa reformasi
    • D. oligarki

    27. Landasan nilai moral (idiil) dalam kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah...
    • A. Pancasila sila ke-4
    • B. Pancasila sila ke-3
    • C. Pancasila sila ke-2
    • D. Pancasila sila ke-1

    28. Salah satu sikap yang mencerminkan prinsip keadilan dalam bermusyarawah mufakat adalah...
    • A. menerima hasil keputusan dan melaksanakannya jika menguntungkan
    • B. menerima hasil keputusan dan melaksanakannya dengan ikhlas
    • C. hasil keputusan harus ditegakkan
    • D. tidak melaksanakan hasil keputusan

    29. Contoh peran serta masyarakat dalam mengeluarkan pendapat di masa reformasi untuk membentuk iklim demokrasi yang baik adalah...
    • A. membentuk partai politik
    • B. membentuk lembaga swadaya masyarakat
    • C. menaati peraturan dan berdisplin
    • D. berperan aktif dalam pembangunan

    30. Sanksi terhadap sikap yang menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah dipidana dengan penjara selama...
    • A. 4 tahun
    • B. 3 tahun
    • C. 2 tahun
    • D. 1 tahun

    31. Salah satu ciri mengemukakan pendapat di muka umum dengan baik adalah...
    • A. menyandera polisi
    • B. berunjuk rasa secara rusuh
    • C. melakukan tindakan anarkis
    • D. melapor ke pihak kepolisian sebelum melakukan demonstrasi

    32. Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah...
    • A. partisipasi penuh rakyat dalam mendukung pemerintahan
    • B. kemerdekaan mengeluarkan pendapat
    • C. peran aktif rakyat dalam pembangunan
    • D. adanya pemerintah yang menghormati aspirasi rakyat

    33. 1. Rumah sakit
    2. Lapangan terbuka
    3. Kedutaan besar
    4. Jalan raya

    Tempat-tempat yang dilarang untuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum adalah...
    • A. 1 dan 4
    • B. 1 dan 3
    • C. 1 dan 2
    • D. 1 saja

    34. Contoh sikap mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab adalah...
    • A. mengeluarkan kata-kata kotor dan menghina pemerintah
    • B. menerobos barikade petugas dengan menggunakan mobil
    • C. memecahkan pot dan merusak fasilitas umum
    • D. menjaga ketertiban umum

    35. Kelas anda melakukan rapat dan telah memutuskan untuk melakukan tamasya pada akhir pekan yang dilakukan secara musyawarah mufakat. Sikap yang seharusnya Anda lakukan terhadap keputusan tersebut adalah...
    • A. menolak hasil rapat
    • B. melaksanakan dengan penuh tanggung jawab
    • C. tidak mau melaksanakan hasil rapat karena tidak punya uang
    • D. menyerahkan hasil keputusan rapat kepada sekolah

    36. Jika terjadi perbedaan pendapat, sebaiknya diselesaikan dengan cara.…
    • A. demonstrasi
    • B. keluar dari rapat
    • C. musyawarah dan mufakat
    • D. menolak hasil keputusan

    37. Salah satu budaya luhur bangsa Indonesia dalam mengeluarkan pendapat yakni melalui jalan.…
    • A. suara terbanyak (voting)
    • B. musyawarah dan mufakat
    • C. berdemonstrasi
    • D. berdialog

    38. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, merupakan bunyi pasal...
    • A. pasal 28B ayat 2
    • B. pasal 28C ayat 2
    • C. pasal 28D ayat 3
    • D. pasal 28E ayat 3

    39. Contoh sikap yang dapat dilakukan siswa dalam mencerminkan kemerdekaan mengemukakan pendapat di kelas adalah...
    • A. melakukan pemilihan ketua kelas
    • B. menjadi bendahara kelas
    • C. menjadi sekretaris kelas
    • D. membuat pamflet untuk ditempelkan di majalah dinding

    40. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mengemukakan pendapat di sekolah dengan cara sebagai berikut....
    • A. demonstrasi menentang kebijakan kepala sekolah
    • B. tidak mematuhi tata tertib sekolah
    • C. mengikuti pemilihan ketua OSIS
    • D. berdialog dengan kepala sekolah untuk mencar jalan keluar masalah yang sedang dihadapi

    41. Contoh demonstrasi yang kebablasan adalah...
    • A. menabrak barikade polisi
    • B. menjaga ketertiban umum
    • C. berlangsung secara aman
    • D. menghargai hak orang lain

    42. Menjaga ketertiban umum pada saat berdemonstrasi merupakan perbuatan ...
    • A. kebablasan
    • B. bertanggung jawab
    • C. melanggar HAM
    • D. manusiawi

    43. Sikap apa yang harus kita lakukan pada saat memperingati hari besar keagamaan?
    • A. Melakukan demonstrasi
    • B. Menghasut orang
    • C. Memperingatinya dengan hidmat
    • D. Berbuat onar

    44.Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh aparat keamanan pada saat terjadi demonstrasi….
    • A. membiarkannya
    • B. menembak dengan senapan angin
    • C. memukul
    • D. melakukan pengamanan

    45. Saat ini sering terjadi bentrokan fisik dalam demonstrasi. Hal tersebut terjadi karena ….
    • A. tidak tersalurkannya aspirasi rakyat
    • B. kurangya tanggung jawab
    • C. sudah terpenuhinya kebutuhan rakyat
    • D. keegoisan demonstran

    46. Contoh sikap yang harus kita lakukan jika pendapat teman kita berbeda adalah...
    • A. membiarkannya
    • B. menerimanya
    • C. marah-marah
    • D. memusuhinya.

    47. Landasan konstitusional dalam kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah UUD 1945, yaitu ....
    • A. pasal 28
    • B. pasal 27
    • C. pasal 26
    • D. pasal 25

    48.Kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum disebut...
    • A. pawai
    • B. rapat umum
    • C. mimbar bebas
    • D. demonstrasi

    49. Berikut ini adalah sarana penyampaian pendapat yang dapat dilakukan oleh rakyat, kecuali...
    • A. partai politik
    • B. LSM
    • C. organisasi komunis
    • D. berperan aktif dalam pembangunan

    50. Sarana penyampaian pendapat siswa di sekolah dapat ditampung dalam sebuah wadah yaitu...
    • A. Pramuka
    • B. OSIS
    • C. Paskibra
    • D. Patroli Keamanan Sekolah

    Instrumen Antikorupsi di Indonesia

    visibilityView Article
    Perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan perilaku yang harus dihilangkan untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih, kuat, dan berwibawa. Untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng garaan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

    Dalam undang-undang (peraturan) tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif (kekuasan untuk melaksanakan Undang-Undang), legislatif (kekuasaan untuk membuat dan menetapkan Undang-Undang), dan yudikatif (kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili pelanggaran Undang-Undang) serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah sebagai berikut.
    1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ke tentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. pribadi atau orang lain. Korupsi tidak hanya berupa korupsi uang, tetapi juga dapat berupa korupsi intelektual dan korupsi waktu.
    2. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara.
    3. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntung kan keluarganya dan atau kroninya di atas ke pentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
    4. Perilaku KKN merupakan perilaku yang akan merusak sendi-sendi dalam kehidupan

    5. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi (keberadaan) negara. Hal ini dimungkinkan karena perilaku KKN akan merusak berbagai macam tatanan,
    6. seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Berikut ini dapat dilihat bagaimana dampak perilaku KKN terhadap hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

    1. Hukum
    1. Sistem hukum tidak lagi berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan hukum.
    2. Besarnya peluang eksekutif mencampuri badan peradilan.
    3. Hilangnya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
    4. Sistem hukum dan peradilan dapat dikendalikan dengan uang.
    5. Hilangnya perlindungan hukum terhadap rakyat terutama rakyat miskin.
    6. Peradilan dan kepastian hukum menjadi bertele-tele karena di salahgunakan oleh aparat penegak hukum.

    2. Politik
    1. Terpusatnya kekuasaan pada pejabat negara tertentu (pemerintah pusat).
    2. Daerah dan pemerintah daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini mematikan daya kreasi dan inovasi daerah serta berujung kepada tindak penyuapan pejabat pusat untuk me lancarkan pembangunan daerah.
    3. Lemahnya sikap mental dan moralitas para penyelenggara negara.
    4. Terhambatnya kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.
    5. Terjadinya ketidakstabilan politik karena rakyat tidak percaya terhadap pemerintah.
    6. Diabaikannya pembangunan nasional karena penyelenggara negara disibukkan dengan membuat kebijakan populis bukan realistis.

    3. Ekonomi
    1. Pembangunan dan sumber-sumber ekonomi di kuasai orang yang berada di lingkaran kekuasaan.
    2. Munculnya para pengusaha yang mengandalkan kebijakan pemerintah bukan berdasarkan kemandirian.
    3. Rapuhnya dasar ekonomi nasional karena pertumbuhan ekonomi bukan didasarkan pada kondisi sebenarnya.
    4. Munculnya para konglomerat yang tidak memiliki basis ekonomi kerakyatan.
    5. Munculnya spekulan ekonomi yang menjatuhkan
    6. ekonomi secara keseluruhan.
    7. Hilangnya nilai moralitas dalam berusaha, yakni diterap kanya sistem ekonomi kapitalis yang sangat merugikan pengusaha menengah dan kecil.
    8. Terjadinya tindak pencucian uang (money laundring) yang di lakukan pejabat dengan pengusaha yang merugikan negara.

    4. Sosial Budaya
    1. Hilangnya nilai-nilai moral sosial. Hal ini disebabkan masyarakat melihat banyak perilaku KKN para penyelenggara negara. Dengan demikian, rakyat pun melakukan tindakan pasif bahkan cenderung anarki.
    2. Hilangnya figur pemimpin dan contoh teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
    3. Berkurangnya tindakan menjunjung tinggi hukum, berkurangnya kepedulian dan kesetiakawanan.
    4. Lunturnya nilai-nilai budaya bangsa.
    Nilai Anti Korupsi
    Undang- Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kemudian dilengkapi dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memuat peraturan yang tegas tentang konsekuensi hukum bagi pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sanksi hukum bagi pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah sebagai berikut.

    1. Pelaku Tindak Pidana Korupsi
    Berikut ini beberapa pasal dari UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi, yang memberikan sanksi bagi para pelaku korupsi.

    a. Pasal 2 Ayat 1
    Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    Ayat 2
    Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

    b. Pasal 3
    Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    c. Pasal 4
    Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

    2. Pelaku Tindak Pidana Kolusi
    Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Pasal 21, ditegaskan bahwa bagi penyelenggara negara dan anggota komisi pemeriksa yang melakukan tindakan kolusi yang merugikan negara pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    3. Pelaku Tindak Pidana Nepotisme
    Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Pasal 22, ditegaskan bahwa bagi penyelenggara negara dan anggota komisi pemeriksa yang melakukan tindakan nepotisme yang merugikan negara dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    Peraturan perundangan telah mengatur dengan tegas hukum an dan sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana KKN. Namun, penegakan hukum ini tidak semudah yang kita bayangkan karena membutuhkan partisipasi rakyat, ketegasan penegak hukum, dan kemauan politik para penyelenggara negara. Perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar norma agama, Pancasila, dan UUD 1945. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut marilah kita mulai dalam kehidupan terkecil di lingkungan kita, seperti dengan menerapkan perilaku jujur dan mandiri.

    Orang yang jujur akan berperilaku tidak pernah membohongi aturan dan tidak membohongi siapapun karena dia akan berpegang kepada kata hati yang terbaik dan orang yang mampu mandiri tidak akan melakukan tindakan kolusi dan nepotisme.

    Proses Pembuatan Peraturan Perundang- Undangan Nasional

    visibilityView Article
    Peraturan perundang-undangan memiliki arti penting untuk mewujudkan tujuan negara. Terciptanya ketertiban dan keadilan memungkinkan para pekerja dapat bekerja dengan tenang, guru dan siswa belajar dengan nyaman, anak-anak dapat bermain dengan riang, dan presiden dapat mengelola negara dengan bijak. Pada akhirnya, stabilitas nasional akan tercipta sehingga pembangunan nasional menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (manusia Indonesia harus dibentuk dari sisi kemanusiaannya baik secara individu maupun kelompok) dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dalam sebuah kehidupan kenegaraan, peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah disusun oleh lembaga yang berwenang dengan proses penyusunan yang berbeda.

    1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
    Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Hal ini menunjukkan bahwa yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut Miriam Budiardjo (Pakar Ilmu Politik Indonesia), UUD 1945 memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Hal ini disebabkan hal berikut.
    • UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa.
    • UUD dibuat secara istimewa. Oleh karena itu, dianggap sesuatu yang luhur.
    • UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa.
    • UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara.

    MPR memiliki kewenangan untuk mengubah (Amandemen) UUD. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945. Rancangan perubahan UUD di persiapkan oleh Badan Pekerja Majelis. Rancangan tersebut kemudian dibawa ke sidang Paripurna Majelis untuk dibahas dan diambil keputusan. Jika diterima, sidang paripurna menetapkan dan mengesahkannya.

    2. Ketetapan MPR (Tap MPR)
    Ketetapan MPR adalah produk hukum yang di tetapkan oleh MPR dalam sidang umum. Produk hukum MPR ada dua macam, yaitu ketetapan dan keputusan.

    a) Ketetapan
    Produk hukum MPR yang berlaku, baik ke dalam anggota MPR atau ke luar anggota MPR. Maksudnya, ketetapan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia

    b) Keputusan
    Produk hukum MPR yang hanya berlaku bagi anggota MPR. Namun berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 ketetapan dan keputusan tersebut bukan termasuk dalam tata urutan perundang-undangan.

    Proses pembuatan putusan majelis dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan. Tingkat pembicaraan tersebut, yaitu sebagai berikut.
    • Pembahasan Tingkat I. Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pem bahasan ini menjadi rancangan putusan majelis sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat II.
    • Pembahasan Tingkat II. Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi.
    • Pembahasan Tingkat III. Pembicaraan oleh Komisi atau Panitia Ad Hoc (Badan Istimewa yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat kontemporer (sementara)) Majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan II. Hasil pembicaraan pada tingkat III ini menjadi Rancangan Putusan Majelis.
    • Pembahasan Tingkat IV. Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi atau Panitia Ad Hoc Majelis serta usulan atau pendapat dari fraksi-fraksi jika diperlukan.
    MPR bersidang sedikitnya satu kali dalam lima tahun di ibu kota negara. Ketetapan MPR dapat dibuat dalam sidang umum (5 tahun sekali) atau dalam Sidang Tahunan. Jika ada kondisi yang memaksa, MPR dapat melaksanakan Sidang Istimewa. MPR tercatat pernah melaksanakan Sidang Istimewa ketika memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian melantik Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden.

    3. Undang-Undang (UU) atau Perpu
    Undang-undang merupakan peraturan perundangan yang dibuat untuk melaksanakan UUD 1945. Lembaga yang berwenang membentuk UU adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Kriteria agar suatu masalah dapat diatur undang-undang adalah sebagai berikut.
    • UU dibentuk atas perintah ketentuan UUD 1945.
    • UU dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah, dan menambah UU yang sudah ada.
    • UU dibentuk karena berkaitan dengan hak asasi manusia.
    • UU dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban dan kepentingan orang banyak.

    Ada beberapa hak DPR yang berhubungan dengan pembuatan undang-undang. Hak DPR tersebut adalah sebagai berikut.
    • Hak inisiatif, yaitu hak DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU).
    • Hak Amandemen, yaitu hak DPR untuk mengadakan perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU).
    • Hak angket dan menyatakan pendapat.
    • Hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan serta hak imunitas.
    • Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah dibidang tertentu.
    Dalam pembentukan undang-undang ini, presiden memiliki hak mengajukan Rancangan Undang-Undang (Pasal 5 ayat 1 UUD 1945). Di sisi lain, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang disebut sebagai kekuasaan legislatif. Secara garis besar, proses penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi beberapa tahapan, yakni sebagai berikut.

    a. Tahap Penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU)
    Rancangan undang-undang dapat dibuat oleh pemerintah dan DPR. Pemerintah atau keseluruhan departemen dapat mengajukan prakarsa pembentukan undang-undang. DPR dapat mengajukan RUU dengan menggunakan hak inisiatif. Pengusulan RUU dengan menggunakan hak inisiatif dapat diajukan jika disetujui oleh sepuluh anggota DPR dari fraksi yang berbeda.

    Usulan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR. Selanjutnya, dibawa ke rapat paripurna untuk dibahas. Jika disetujui, RUU itu dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, jika tidak disetujui, berarti RUU tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

    b. Tahap Pembahasan
    Tahap pembahasan bagi rancangan undang-undang di DPR RI ditetapkan melalui empat tingkat pembicaraan sebagai berikut.
    • Pembicaraan Tingkat I (Rapat Paripurna). Pembicaraan pada Tingkat I adalah pemberian keterangan atau penjelasan pemerintah mengenai RUU yang berasal dari pemerintah dan pemberian penjelasan dari pimpinan komisi atau pimpinan panitia khusus atas nama DPR jika RUU yang dibahas adalah RUU yang berasal dari DPR (hak inisiatif).
    • Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna). Pembicaraan Tingkat II terdiri atas dua macam bergantung pemberi usulan. Jika RUU berasal dari pemerintah, dilakukan pemandangan umum para anggota DPR yang mewakili fraksi masing-masing. Selain itu, jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Jika RUU berasal dari usul inisiatif DPR, dilakukan tanggapan pemerintah terhadap RUU usul inisiatif dan jawaban pimpinan panitia khusus atas nama DPR terhadap tanggapan pemerintah tersebut.
    • Pembicaraan Tingkat III (Rapat Komisi). Semua RUU dibahas secara mendalam dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau panitia khusus. Dalam rapat ini, diundang pihak-pihak yang mewakili pemerintah. Jika dianggap perlu, DPR dapat melakukan dengar pendapat (hearing) dengan masyarakat, organisasi massa, atau lembaga swadaya masyarakat.
    • Pembicaraan Tingkat IV (Rapat Paripurna). Pembicaraan Tingkat IV merupakan pembicaraan terakhir, dengan tahapan pembicaraannya sebagai berikut. (a) Pelaporan hasil rapat tingkat III. (b) Penyampaian pendapat akhir fraksi dan jika perlu
    • disampaikan juga catatan-catatan dari fraksi. (c) Sambutan pejabat yang ditunjuk pemerintah sebagai komentar terhadap putusan yang ditetapkan DPR.
    UU

    c. Tahap Pengesahan dan Pengundangan
    Hasil dari RUU yang telah disetujui DPR akan diberikan kepada presiden melalui sekretaris negara untuk ditandatangani dan disahkan. Kemudian, undang-undang tersebut akan diundangkan oleh menteri negara atau sekretaris kabinet. Pengundangan mempunyai maksud agar seluruh warga negara mengetahui bahwa ada undang-undang yang baru dan mengikat semua warga negara.

    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
    Perpu dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. Hal itu dikarenakan perpu dibuat dalam keadaan “darurat.” Artinya, persoalan yang muncul harus segera ditindak lanjuti. Perpu tetap harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.
    Jadi, bukan berarti presiden dapat seenaknya mengeluarkan Perpu karena pada akhirnya harus diajukan kepada DPR pada persidangan berikutnya. Sebagai lembaga legislatif, DPR dapat menerima atau menolak perpu. Jika perpu ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

    5. Peraturan Pemerintah (PP)
    Untuk melaksanakan suatu undang-undang, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan dari undang-undang. Adapun tahap penyusunannya adalah sebagai berikut.
    • Tahap persiapan rancangan Peraturan Pemerintah (PP).
    • Rancangan PP disiapkan oleh menteri sebagai pimpinan departemen atau kepala pemerintah nondepartemen.
    • Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan presiden sesuai Pasal 5 ayat 2 UUD 1945, kemudian diundangkan oleh sekretaris negara.

    6. Peraturan Presiden (Perpres)
    Presiden menetapkan Peraturan Presiden. Dilihat dari sifatnya, Peraturan Presiden ada dua macam, yaitu bersifat pengaturan dan penetapan. Dibandingkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dapat dibuat, baik dalam rangka melaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR, UU, maupun PP. Adapun PP terbatas hanya untuk melaksanakan UU sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 UUD 1945.

    7. Peraturan Daerah (Perda)
    Peraturan Daerah ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bentuk dan prosedur pembentukan peraturan daerah sama dengan pembentukan undang-undang. Peraturan Daerah dibedakan, antara lain:
    a. Peraturan Daerah Provinsi
    b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
    c. Peraturan Desa

    Memahami dan Menghargai Keputusan Bersama

    visibilityView Article
    Salah satu cara untuk mengatasi perbedaan adalah dengan musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan keputusan bersama. Keputusan bersama adalah keputusan yang melibatkan semua orang yang berkepentingan. Keputusan bersama melibatkan semua anggota organisasi. Keputusan bersama harus dilakukan karena dalam organisasi terdapat banyak orang. Dalam organisasi, kita tidak bisa menyerahkan keputusan kepada satu orang. Keputusan juga tidak boleh diserahkan kepada ketua organisasi saja. Semua warga organisasi harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa nilai dasar dalam melakukan musyawarah, antara lain :
    1. Kebersamaan
    2. Persamaan hak
    3. Kebebasan mengemukakan pendapat
    4. Mengharagai pendapat orang lain
    5. Pelaksanaan hasil keputusan secara bertanggung jawab

    Bentuk-bentuk Keputusan Bersama

    1. Musyawarah untuk mufakat
    Musyawarah
    Musyawarah berasal darikata "syawara" ( bahasa Arab ) yang berarti berunding, urun rembug, mengatakan atau menyampaikan sesuatu. Musyawarah berarti suatu proses membicarakan suatu persoalan, dengan maksud mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan yang telah disetujui semua peserta dalam musyawarah di sebut mufakat.

    Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan kebersamaan. Musyawarah dilakukan dengan cara mempertemukan semua pendapat yang berbeda-beda. Setelah semua pendapat didengar dan ditampung, pendapat yang paling baik akan disepakati bersama. Dari berbagai pendapat, tentunya tidak mudah menentukan pendapat yang terbaik. Biasanya semua orang akan mengatakan bahwa pendapatnyalah yang terbaik.

    Ketika seluruh pendapat sudah dikemukakan, pembicaraan pun terjadi. Setelah dipertimbangkan akhirnya satu pendapat disepakati. Itulah yang kemudian disebut mufakat atau kesepakatan bersama. Dengan jalan mufakat, diharapkan keputusan bersama yang diambil mencerminkan semua pendapat. Dengan demikian, tidak ada lagi anggota yang merasa bahwa pendapatnya tidak diperhatikan.

    Dalam pelaksanaan musyawarah, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan usul atau saran. Setiap peserta musyawarah hendaknya lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Meskipun Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, kita harus ingat bahwa orang lain memiliki hak yang sama dengan kita, jadi kebasan kita dibatasi kebebasan orang lain.

    2. Pemungutan suara
    Voting
    Cara musyawarah untuk mufakat tidak selalu membuahkan hasil. Hal ini terjadi bila ada perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan. Misalnya, beberapa pendapat dianggap sama baiknya. Atau karena beberapa pendapat dianggap tidak menguntungkan semua pihak. Jika demikian, ditempuhlah pemungutan suara atau voting. Tujuannya untuk mendapatkan keputusan bersama. Pemungutan suara biasanya disepakati oleh tiap-tiap pendukung pendapat yang berbeda. Sebelum dilakukan, diadakan kesepakatan. Yakni setiap anggota akan menerima pendapat yang didukung oleh suara terbanyak.

    Voting merupakan cara kedua jika cara musyawarah untuk mufakat gagal dilakukan. Sebelum voting dilaksanakan, perlu diperhatikan beberapa hal berikut :
    • Voting ditempuh setelah cara musyawarah untuk mufakat sudah dilaksanakan.
    • Voting dilakukan karena ketidakmungkinan menempuh musyawarah untuk mufakat lagi. Ketidakmungkinan ini disebabkan munculnya beragam pendapat yang bertentangan. Pertentangan inilah yang mencegah pencapaian kata mufakat.
    • Voting dilakukan karena sempitnya waktu, sementara keputusan harus segera diambil.
    • Voting dilakukan setelah semua peserta musyawarah mempelajari setiap pendapat yang ada.
    • Voting dilakukan jika peserta musyawarah hadir mencapai kuorum.
    • Voting dianggap sah sebagai keputusan jika separuh lebih peserta yang hadir menyetujuinya.

    Dalam voting, pendapat yang memperoleh suara terbanyak menjadi keputusan bersama. Dengan demikian, pendapat lain yang mendapat suara lebih sedikit terpaksa diabaikan.

    Kedua cara pengambilan keputusan bersama di atas, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Pada pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat, kemungkinan terjadinya pertikaian dan perpecahan akan lebih kecil. Karena keputusan baru diambil jika telah dicapai kesepakatan dari semua peserta musyawarah ( dicapai mufakat ). Namun cara seperti ini akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan voting. Akan butuh waktu yang panjang untuk mencari jalan tengah yang dapat diterima semua pihak, apalagi jika peserta musyawarah jumlahnya banyak. Akan sangat sulit dicapai mufakat, karena semakin banyakorang pasti akan semakin banyak pendapat dan kepentingan.

    Pada cara voting, keputusan akan dapat diambil dengan waktu yang lebih singkat, namun kemungkinan terjadinya ketidak puasan dari pihak yang kalah suara, jauh lebih besar. Pihak yang pendapatnya tidak disetujui akan dengan terpaksa menerima keputusan yang akhirnya diambil, sehingga bisa terjadi perpecahan.

    3. Aklamasi
    Ada kalanya keputusan bersama tidak diambil dengan cara mufakat atau voting, tetapi dengan cara aklamasi. Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Pernyataan setuju ini dilakukan untuk melahirkan keputusan bersama. Pernyataan setuju dilakukan tanpa melalui pemungutan suara. Aklamasi terjadi karena adanya pendapat yang dikehendaki oleh semua anggota kelompok. Keputusan bersama yang disetujui dengan cara aklamasi ini harus dilaksanakan oleh seluruh anggota.

    Mematuhi Keputusan Bersama
    Dalam melaksanakan keputusan bersama ada beberapa asas yang harus dijungnung tinggi. Diantaranya adalah asas kekeluargaan dan gotong royong. Asas kekeluargaan menganggap setiap anggota kelompok sebagai keluarga sendiri, semua harus mematuhi keputusan bersama. Melaksanakan keputusan bersama secara kekeluargaaan mempunyai beberapa manfaat. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut.
    1. Semua anggota merasa memiliki kedudukan yang sama.
    2. Terciptanya keadilan antaranggota.
    3. Setiap anggota melaksanakan keputusan bersama dilandasi rasa tanggung jawab.

    Dengan menerima dan menaati keputusan bersama, kita telah mengamalkan Pancasila. Tepatnya, kita telah mengamalkan sila keempat Pancasila. Sila keempat tersebut berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dalam sila tersebut, terkandung beberapa nilai yang harus kita amalkan. Berikut ini nilai-nilai sila keempat Pancasila.
    1. Setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
    2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
    3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
    4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
    5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
    6. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab.
    7. Musyawarah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
    8. Musyawarah dilaakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.
    9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    10. Keputusan bersama mencakup nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
    11. Keputusan tersebut mencakup nilai harkat dan martabat manusia
    12. Keputusan bersama mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
    13. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan musyawarah

    Pengaruh Globalisasi

    visibilityView Article
    Kata "globalisasi" diambil dari kata globe yang artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan. Kemudian, kata globe menjadi global, yang berarti universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat.

    Kemajuan dari teknologi transportasi dan komunikasi pasti akan membawa dampak atau pengaruh bagi kehidupan kita. Misalnya, barang-barang luar negeri yang dahulu sangat sulit diperoleh, sekarang dengan mudah kita dapatkan di mana saja. Contoh lain, yaitu handphone atau telepon selular, yang dahulu hanya terdapat di negara-negara maju, sekarang sudah ada di berbagai belahan dunia

    Dampak Positif Globalisasi
    Globalisasi, sebagai akibat dari kemajuan Iptek, memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Ini berarti bahwa globalisasi memberikan dampak positif bagi umat manusia. Sebagai contoh, mudahnya masyarakat memperoleh informasi maka masyarakat memiliki wawasan yang lebih luas. Bayangkan, jika suatu daerah yang sulit mendapatkan informasi dan transportasi. Pasti tempat tersebut menjadi tempat yang tertinggal dari daerah yang lainnya. Bayangkan jika informasi sulit masuk ke daerah kita. Betapa tertinggalnya daerah kita.

    Secara garis besar dampak positif globalisasi adalah sebagai berikut :
    1. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan
    2. Mudah melakukan komunikasi
    3. Cepat dalam bepergian ( mobilitas tinggi )
    4. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran
    5. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri
    6. Mudah memenuhi kebutuhan

    Dampak Negatif Globalisasi
    Masuknya informasi dengan mudah melalui berbagai media cetak dan elektronik dari luar tidak dapat dibendung dengan mudah. Kebiasaan negara Barat yang tidak sesuai dengan kebiasaan bangsa Timur dapat memengaruhi kejiwaan generasi bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan penyaring (filter) dalam menerima segala bentuk arus globalisasi Sekarang ini swalayan sudah banyak berdiri bahkan sampai di perdesaan. Dengan adanya pasar swalayan, masyarakat akan mudah membeli barang-barang yang sangat diperlukan. Namun, karena mudahnya mendapatkan barang, masyarakat akan mudah membelanjakan uangnya dengan membeli barang yang tidak diperlukan.

    Bentuk lain globalisasi adalah televisi. Televisi dapat membawa pengaruh terhadap seseorang. Jika tidak dapat memanfaatkannya dengan baik, orang menjadi malas belajar karena banyak acara televisi yang menarik. Berikut ini dampak negatif globalisasi adalah sebagai berikut :
    1. Informasi yang tidak tersaring
    2. Perilaku konsumtif (menghabur-hamburkan uang)
    3. Membuat sikap menutup diri, berpikir sempit
    4. Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk
    5. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat

    Budaya Indonesia dalam Misi Kebudayaan Internasional
    Banyak negara lain yang tertarik dengan keunikan budayanya. Tidak jarang mereka mengundang kesenian yang ada di Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Kita pernah melihat kesenian Indonesia ditampilkan di negara lain Ini merupakan kerja sama yang dilakukan kedua negara untuk saling mengenalkan budaya masing-masing. Keuntungan yang diperoleh bagi negara Indonesia adalah sebagai berikut.
    1. Kebudayaan Indonesia akan lebih dikenal di negara lain.
    2. Mempererat hubungan dengan negara lain yang ada di permukaan bumi.
    3. Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kesenian dan kebudayaan tinggi.

    Kesenian Indonesia di dunia internasional dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. Ragam budaya bangsa Indonesia yang telah dikenal oleh masyarakat luar negeri, antara lain sebagai berikut.
    Tari Kecak
    • Tarian daerah, seperti tari kecak dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat telah dikenal oleh masyarakat dunia.
    • Musik gamelan dari Bali, Jawa, dan Sunda telah dikenal di luar negeri bahkan dipelajari oleh masyarakat luar negeri di negaranya masing-masing.
    • Musik angklung yang dimainkan di luar negeri sebagai salah satu kesenian dari bangsa Indonesia bahkan menjadi barang kesenian yang diekspor ke luar negeri.
    • Batik sebagai hasil karya kerajinan tangan bangsa Indonesia banyak digemari pasar dunia.
    • Benda-benda pahat, seperti patung dari Bali dan Suku Asmat menjadi barang yang diminati turis asing sebagai cinderamata.

    Kesenian Indonesia sering dipentaskan oleh kedutaan besar Republik Indonesia di negara lain. Misi dari kesenian tersebut sebagai upaya memperkenalkan budaya bangsa Indonesia kepada negara lain. Selain itu, misi kesenian di internasional bertujuan menarik wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.

    Menyikapi Pengaruh Globalisasi
    Ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh kita sebagai bangsa yang bermartabat dan memiliki jati diri yang luhur, di antaranya sebagai berikut.
    • Mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    • Ikut berperan dalam kegiatan organisasi keagamaan dalam mengatasi perubahan.
    • Belajar dengan giat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat berperan maksimal dalam menjalani era globalisasi.
    • Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.
    • Mencintai kebudayaan bangsa sendiri dari pada kebudayaan asing.
    • Melestarikan budaya bangsa dengan mempelajari dan menguasai kebudayaan tersebut, baik seni maupun adat istiadatnya.
    • Memilih informasi dan hiburan dengan selektif agar menjaga dari pengaruh negatif.
    • Menjauhi kebiasaan buruk gaya hidup dunia barat yang bertentangan nilai dan norma yang berlaku.

    Agar kita tetap memiliki kepribadian sebagai bangsa Indonesia, kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan. Nilai-nilai Pancasila yang kita amalkan dapat mencegah pengaruh negatif dari globalisasi. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal berikut.
    • Mengembangkan demokrasi politik.
    • Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
    • Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.
    • Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
    • Menegakkan hukum.
    • Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.

    Sistem ekonomi kerakyatan merupakan salah satu cara untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari globalisasi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal sebagai berikut.
    • Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat.
    • Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani.
    • Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor dari luar negeri.
    • Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu kebutuhan hidup yang menyangkut masyarakat luas haruslah bersifat murah dan terjangkau.
    • Tidak bergantung pada badan-badan multilateral, seperti Bank Dunia.
    • Mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju di dunia.

    Globalisasi sangat erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, agar tidak berdampak buruk terhadap kehidupan kita sehari-hari, perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku. Adapun perilaku tersebut, antara lain sebagai berikut.
    • Terbuka terhadap inovasi dan perubahan.
    • Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau.
    • Dapat memanfaatkan iptek.
    • Menghargai jenis pekerjaan sesuai dengan prestasi.
    • Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan.
    • Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.

    Gaya hidup masyarakat yang cenderung menonjolkan diri dan cenderung selalu ingin berbeda dengan kebiasaan di masyarakat. Meskipun demikian, dampak globalisasi, baik yang negatif maupun yang positif tidak dapat dicegah. Tidak satupun bangsa di dunia ini mampu mencegah pengaruh globalisasi. Jika suatu bangsa menolak globalisasi, mereka akan jauh tertinggal dan terbelakang. Menolak globalisasi berarti menolak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Oleh sebab itu, masyarakat harus mampu memilih hal positif dari globalisasi.