Tampilkan posting dengan label IPS. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label IPS. Tampilkan semua posting

Pemilu Pertama Pemilihan Umum 1955

Pemilu Pertama Pemilihan Umum 1955
Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955) dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu kabinet Burhanuddin Harahap.

Pelaksanaan Pemilihan Umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2139 kecamatan dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante (badan pembuat Undang-undang Dasar) dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilihan umum 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia.

Presiden Soekarno dalam pidatonya di Istana Negara dan Parlemen pada 17 Agustus 1955 menegaskan bahwa “pemilihan umum jangan diundurkan barang sehari pun, karena pada pemilihan umum itulah rakyat akan menentukan hidup kepartaian kita yang tidak sewajarnya lagi, rakyatlah yang menjadi hakim”. Penegasan ini dikeluarkan karena terdapat suara-suara yang meragukan terlaksananya pemilu sesuai dengan jadwal semula.

Dalam proses pemilihan umum 1955 terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain itu masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum. Dalam pendaftaran pemilihan tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya (kurang lebih 78 juta), angka yang cukup tinggi yang ikut dalam pesta demokrasi yang pertama.
poster kampanye pemilu 1955

Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdatul Ulama dan PKI. Empat perolehan suara terbanyak memperoleh kursi sebagai berikut :
No. Partai Jumlah Suara Persentase Jumlah Kursi
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 8.434.653 22,32 57
2. Masyumi 7.903.886 20,92 57
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.955.141 18,41 45
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.179.914 16,36 39
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.091.160 2,89 8
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1.003.326 2,66 8
7. Partai Katolik 770.740 2,04 6
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 753.191 1,99 5
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 541.306 1,43 4
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 483.014 1,28 4
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) 242.125 0,64 2
12. Partai Buruh 224.167 0,59 2
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 219.985 0,58 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 206.161 0,55 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 200.419 0,53 2
16. Murba 199.588 0,53 2
17. Baperki 178.887 0,47 1
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro 178.481 0,47 1
19. Grinda 154.792 0,41 1
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 149.287 0,40 1
21. Persatuan Daya (PD) 146.054 0,39 1
22. PIR Hazairin 114.644 0,30 1
23. Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI) 85.131 0,22 1
24. AKUI 81.454 0,21 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 77.919 0,21 1
26. Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) 72.523 0,19 1
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) 64.514 0,17 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso 53.306 0,14 1
29. Lain-lain 1.022.433 2,71 -
Jumlah 37.785.299 100,00 257

Pemilihan Umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 257 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Acara pelantikan ini dihadiri oleh anggota DPR yang lama dan menteri-menteri Kabinet Burhanudin Harahap. Dengan terbentuknya DPR yang baru maka berakhirlah masa tugas DPR yang lama dan penunjukkan tim formatur dilakukan berdasarkan jumlah suara terbanyak di DPR.

Pemilihan Umum 1955 selain memilih anggota DPR juga memilih anggota Dewan Konstituate. Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950. Hal ini sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam pasal 134 UUD Sementara 1950 yang berbunyi, “Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini”.

Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggotamDewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, empat besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU dan PKI
No. Partai Jumlah Suara Persentase Jumlah Kursi
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 9.070.218 23,97 119
2. Masyumi 7.789.619 20,59 112
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.989.333 18,47 91
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.232.512 16,47 80
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.059.922 2,80 16
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 988.810 2,61 16
7. Partai Katolik 748.591 1,99 10
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 695.932 1,84 10
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 544.803 1,44 8
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 465.359 1,23 7
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) 220.652 0,58 3
12. Partai Buruh 332.047 0,88 5
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 152.892 0,40 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 134.011 0,35 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 179.346 0,47 3
16. Murba 248.633 0,66 4
17. Baperki 160.456 0,42 2
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro 162.420 0,43 2
19. Grinda 157.976 0,42 2
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 164.386 0,43 2
21. Persatuan Daya (PD) 169.222 0,45 3
22. PIR Hazairin 101.509 0,27 2
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) 74.913 0,20 1
24. AKUI 84.862 0,22 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 39.278 0,10 1
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) 143.907 0,38 2
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) 55.844 0,15 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso 38.356 0,10 1
29. Gerakan Pilihan Sunda 35.035 0,09 1
30. Partai Tani Indonesia 30.060 0,08 1
31. Radja Keprabonan 33.660 0,09 1
32. Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI) 39.874 0,11 1
33. PIR NTB 33.823 0,09 1
34. L.M.Idrus Effendi 31.988 0,08 1
35. Lain-lain 426.856 1,13 -
Jumlah 37.837.105 514
Keanggotaaan Dewan Konstituante terdiri dari anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah. Pemeritah mengangkat anggota Konstituate jika ada golongan penduduk minoritas yang turut dalam pemilihan umum tidak memperoleh jumlah kursi sejumlah yang ditetapkan dalam UUD S 1950. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa dengan 12 kursi dan golongan Arab 6 kursi.

Dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956nhingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh UUD S 1950. Dewan memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD, namun terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar diantara usulan dasar negara yang ada

Proses Menuju Demokrasi Terpimpin

Proses Menuju Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin merupakan era politik Indonesia setelah berakhirnya era Demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi terpimpin lahir setelah konstituante gagal merancang UUD, dan kemudian dibubarkan dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sistem ini lahir sebagai bentuk pelurusan atau perbaikan terhadap demokrasi liberal.Sistem ini digagas oleh presiden demi menyalamatkan politik nasional yang saat itu masih tidak kondusif. 

Pada tanggal 21 Februari 1957 Sukarno di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah. Dalam konsepsinya Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU dan PKI. Selain itu Presiden Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat.

Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut, pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya.

Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tujuan dikeluarkan dekrit adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Isi Dekrit Presiden adalah sebagai berikut.
  1. Pembubaran konstituante
  2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS
Reaksi dengan adanya Dekrit Presiden:
  1.  Rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa Liberal.
  2. Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden.
  3. KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI-AD untuk melaksanakan pengamanan Dekrit Presiden.
  4. DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melakanakan UUD 1945.
soekarno
Dampak positif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.
  1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan.
  2. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara.
  3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.

Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.
  1. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.
  2. Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.
  3. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.

Langkah awal Presiden Sukarno dalam bidang pemerintahan adalah melantik kabinet yang dinamakan kabinet Kerja berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 56 tahun 1959 tanggal 10 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam kabinet ini Soekarno bertindak selaku perdana menteri, dan Djuanda menjadi menteri pertama dengan dua orang wakil yaitu dr. Leimena dan dr. Subandrio. Keanggotaan kabinet terdiri dari sembilan menteri dan dua puluh empat menteri muda.

Langkah kedua adalah pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno, dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya. DPAS bertugas menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959. Anggota DPA dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959, dengan komposisi berjumlah 45 orang, 12 orang wakil golongan politik, 8 orang wakil /utusan daerah, 24 orang wakil golongan karya/fungsional dan satu orang wakil ketua.

DPA dalam sidangnya bulan November 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara. Presiden Soekarno kemudian menerima usulan pidatonya sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dengan nama “Manifesto Politik Republik Indonesia” disingkat Manipol.

Lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui Penetapan Presiden No. 2/1959 tanggal 31 Desember 1959 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Chairul Saleh (tokoh Murba) sebagai ketuanya dan dibantu beberapa orang wakil ketua. MPRS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945, namun diatur melalui Penpres No. 2 1959, dimana fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Sartono selaku ketua DPR menyarankan kepada Presiden Soekarno agar meminta mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan UUD 1945, namun Presiden Soekarno menolak. Hal ini berarti Presiden tidak mau terikat dengan DPR. Konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak Rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960 yang diajukan oleh Pemerintah.

Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ia kemudian mendirikan DPR Gotong Royong (DPRGR). Pelantikan anggota DPRGR dilaksanakan pada 25 Juni 1960 dengan tugas pokok melaksanakan Manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Kedudukan DPRGR adalah Pembantu Presiden/Mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh MPRS.

Tindakan Presiden Soekarno lainnya dalam menegakkan Demokrasi Terpimpin adalah membentuk lembaga negara baru yang disebut Front Nasional. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 13 tahun 1959. Dalam penetapan ini disebutkan bahwa Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan citacita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional langsung diketuai oleh Presiden Soekarno.

Selain itu Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR) berdasarkan Penetapan Presiden No. 4/1962. MPPR merupakan badan pembantu Pemimpin Besar Revolusi (PBR) dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR GR, Departemen-departemen, angkatan dan para pemimpin partai politik Nasakom

Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal

Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer yang disebut Masa Demokrasi Liberal.  Pada saat itu Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang – undang Dasar Sementara tahun 1950. Akibat pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).  Demokrasi Liberal berlangsung selama hampir 9 tahun. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan keadaan ketatanegaraan Indonesia.

1. Sistem Pemerintahan
Masa demokrasi parlementer merupakan masa berjayanya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR, dan dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Zaken Kabinet. Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut;

a. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
Kabinet yang dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir (Masyumi) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta. Kabinet ini kuat formasinya di mana tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.Asaat, Ir.Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Kendala yang dihadapi oleh kabinet ini adalah dalam memperjuangkan Irian Barat mengalami kebuntuan, dan terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Keberhasilan Kabinet Natsir adanya perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

b. Kabinet Sukiman  (27 April 1951 – 3 April 1952)
Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojosukatro (PNI) dan Soekiman Wijosandjojo (Masyumi) sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman ( Masyumi )-Soewirjo ( PNI ) yang dipimpin oleh Soekiman.
Kendala/Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini yaitu adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA).

Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik karena kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden karena adanya pertentangan dari Masyumi dan PNI.

c. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Presiden Soekarno menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur dan berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga bernama kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.

Banyak sekali kendala yang muncul antara lain sebagai berikut; adanya kondisi krisis ekonomi, terjadi defisit kas negara, munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa, terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil, munculnya masalah intern dalam TNI sendiri. 

Konflik semakin diperparah dengan adanya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Peristiwa bentrokan yang melibatkan aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan. Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.
presiden soekarno
d. Kabinet Alisastro Amijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Kabinet Ali Sastroamidjojo,yang terbentuk pada tanggal 31 juli 1953. Kabinet Ali ini mendapat dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan dalam kabinet, termasuk partai baru NU. Kabinet Ali ini dengan Wakil perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (partai Indonesia Raya PIR).

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I yaitu; Persiapan Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955, menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.

e.   Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Kabinet Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi., sedangkan PNI membentuk oposisi dan dibentuk tanggal 11 Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap mempunyai tugas penting untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Tugas tersebut berhasil dilaksanakan, meskipun harus melalui rintangan-rintangan yang berat. Pada tanggal 27 September 1955 pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen berhasil dilangsungkan dan pemilihan anggota Dewan Konstituante dilakukan pada 15 Desember 1955.
Kabinet Burhanuddin. Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini adalah banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

f.   Kabinet Alisatsro Amijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
Ali Sastroamijoyo kembali diserahi mandate untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah kabinet ini mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB. 

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut. Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat. Muncul pergolakan / kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

G. Kabinet Djuanda ( 9 April 1957- 5 Juli 1959) 
Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dipimpin oleh Ir.Juanda. Program pokok dari Kabinet Djuanda adalah Programnya disebut Panca Karya yaitu : Membentuk Dewan Nasional, Normalisasi keadaan RI, Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB, Perjuangan pengembalian Irian Jaya, dan Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Djuanda yaitu mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.

Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya, terjadi peristiwa Cikini. Kabinet Djuanda berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

Akhir Masa Demokrasi Liberal di Indonesia.
Kekacauan politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru. Dengan kegagalan konstituante mengambil suatu keputusan, maka sebagian aanggotanya menyatakan tidak akan menghadiri siding konstituante lagi. Sampai tahun 1959 Konstituante tidak pernah berhasil merumuskan UUD baru. Keadaan itu semakin mengguncang situasi politik Indonesia saat itu.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut : Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, dan Pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia.

Pergolakan yang Berkait Sistem Pemerintahan

Pergolakan yang Berkait Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Saat ini Indonesia menganut sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.. Namun dalam perjalanan sejarah Indonesia juga pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presidendan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta.

A. PRRI Permesta
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Sedangkan Permesta atau Perdjuangan Semesta atau Perdjuangan Rakjat Semesta adalah sebuah gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia Timur pada 2 Maret 1957 yaitu oleh Letkol Ventje Sumual. Pusatnya berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi. 

Latar Belakang Pemberontakan PRRI dan Permesta Umumnya semua bermuara pada ketidakpuasan rakyat atau pimpinan di luar Jawa (Daerah) terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Pusat) yang dilakukan para pemimpin RI karena dirasakan terlalu sentralistis & berorientasi Jawa. Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda.

Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan engan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti :
  1. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
  2. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
  3. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
  4. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Beberapa tokoh sipil dari pusatpun mendukung mereka bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir. Ahmad Husein lalu mengultimatum pemerintah pusat, menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, Sumatera Barat. Sebagai perdana menteri PRRI ditunjuk Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. AS berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis.

B. Persoalan Negera Federal dan BFO  
BFO Negara Federal maupun BFO prinsipnya sama, yakni adalah suatu negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya namun secara de-facto berada di bawah kontrol negara lainnya. Permasalahan ini muncul dimulai sejak Perundingan Linggarjati disetujui dan ditanda tangani dan di perparah dengan penandatanganan perundingan yang lainnya, seperti Roem-Royen.

Konsep Negara Federal dan “Persekutuan” Negara Bagian (BFO/ Bijeenkomst Federal Overleg) mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan.
bfo
Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non RI itu, ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro RI yang ikut serta. Mr. Tadjudin Noor dari Makasar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi.

Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama lebih memilih bergabung RI yang dipelopori oleh Ide Anak Agung Gde Agung (NIT) serta R.T. Adil Puradiredja dan R.T. Djumhana (Negara Pasundan). Kelompok kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan dr. T. Mansur (Sumatera Timur) yang bekerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO.

Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II-nya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II. Dikemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerjasama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS.

Namun selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB, harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI.

Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948-1965 saja, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan atau berkait dengan sistem pemerintahan, telah berakibat pada banyaknya kerugian fiik, materi mental dan tenaga bangsa. 
Konflik dan pergolakan yang berlangsung diantara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi disintegrasi yang sudah terjadi terulang, sebagai generasi muda bangsa ini haruslah berjuang dengan cara mengisi kemerdekaan.

Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Kepentingan

Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Kepentingan
Konflik kepentingan atau Vested Interest adalah adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS dan Andi Aziz. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS dan peristiwa Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan (di) Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflikpun terjadi.

A. Pemberontakan APRA
Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda: KNIL, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Jawa Barat.

Tidak senang dengan pertumbuhan pengaruh pemerintahan Soekarno, Westerling bersekongkol dengan Sultan Pontianak Sultan Hamid II yang berhaluan federalis untuk meluncurkan kudeta pada bulan Januari 1950. Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA meluncurkan kudeta menentang pemerintah Republik Indonesia. Walaupun milisi ini berhasil untuk sementara menduduki Bandung, mereka gagal untuk menduduki Jakarta dan Blora.

Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membun*h antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel T.B. Simatupang. Namun semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda.

B. Peristiwa Andi Aziz
Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur (NIT). Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz.

knil
Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima Teritorium (wilayah) Indonesia Timur, Pemerintahpun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang.

Pada April 1950, pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut, dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki, menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta setibanya ia ke sana dari Makasar. Ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.

C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Republik Maluku Selatan atau RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang didirikan tanggal 25 April 1950. RMS diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. Ch.R.S. Soumokil pada April 1950, RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang mengutus dr. Leimena untuk berunding.namun gagal. Pemerintahpun langsung mengambil tindakan tegas, dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.
Konsentrasi kekuatan mereka berada di pulau Ambon dengan medan perbentengan alam yang kokoh. Meski kota Ambon sebagai ibukota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas, namun TNI kehilangan komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Soediarto yang gugur tertembak. Soumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke pulau Seram, namun ia akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman m*ti.

Konflik dan Pergolakan Berkaitan Ideologi.

Konflik dan Pergolakan Berkaitan Ideologi.
Dalam sejarah republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun dimana berlangsung peristiwa G30S/ PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Mengapa penting hal ini kita kaji, tak lain agar kita dapat menarik hikmah dan tragedi seperti itu tak terulang kembali pada masa kini. Disinilah pentingnya kita mempelajari sejarah.

Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah, yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948.

Pada awal September 1948 pimpinan PKI dipegang Muso. Ia membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, dimana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Muso, bahkan sampai mengikutsertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerak ofensif PKI Muso. Puncaknya adalah ketika Muso ewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965, berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun

2. Pemberontakan DI/TII
Cikal bakal pemberontakan DI/TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo. Ketika Divisi Siliwangi sebagai pasukan resmi RI pun dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam (negara Islam/DI) dengan dukungan TII, di Jawa Barat pada Agustus 1948.
ideologi
Operasi terpadu “Pagar Betis” digelar, dimana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DI/TII berada. Melalui operasi ini pula Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati, yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo.

Di daerah Pekalongan-Brebes-Tegal ditinggalkan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan aparat pemerintahan. Terjadi kevakuman di wilayah ini dan Amir Fatah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di-TNI-kan segera mengambil alih. Amir Fatah bahkan diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Amir Fatah pun semakin berubah pikiran setelah utusan Kartosuwiryo datang menemuinya lalu mengangkatnya sebagai Panglima TII Jawa Tengah. Ia bahkan kemudian ikut memproklamirkan berdirinya Negara Islam di Jawa Tengah.

Selain Amir Fatah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Machfudz atau yang dikenal sebagai Kyai Sumolangu. Ia didukung oleh laskar bersenjata Angkatan Umat Islam (AUI) yang sejak didirikan memang berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh Batalyon 426 dari Divisi Diponegoro Jawa Tengah. Ini adalah tentara Indonesia yang anggota-anggotanya berasal dari laskar Hizbullah. Simpati dan kerjasama mereka dengan Darul Islam pun jadinya tampak karena DI/TII juga berbasis pasukan laskar Hizbullah. Cakupan wilayah gerakan Batalyon 426 dalam pertempuran dengan pasukan RI adalah Kudus, Klaten hingga Surakarta

Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan DI/TII terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar. Pada tahap awal, pemberontakan ini lebih disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk Tentara Republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Namun beberapa tahun kemudian pemberontakan malah beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam DI/TII Kartosuwiryo.

Pemberontakan yang berkait dengan DI/TII juga terjadi di Kalimantan Selatan.Timbulnya pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV, sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan, telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut.

Diantara para pembelot mantan anggota ALRI Divisi IV adalah Letnan Dua Ibnu Hajar. Dikenal sebagai figur berwatak keras, dengan cepat ia berhasil mengumpulkan pengikut, terutama di kalangan anggota ALRI Divisi IV yang kecewa terhadap pemerintah. Ibnu Hajar bahkan menamai pasukan barunya sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIyT).

Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DI/TII Kartosuwiryo, yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan DI/TII sekaligus Panglima TII Kalimantan.

Di Aceh, pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari propinsi Sumatera Utara. Para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menolak hal ini. Tokoh terdepan PUSA dalam hal ini adalah Daud Beureuh.

Setelah Daud Beureuh melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian
dari Negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo. Konflik antara pengikut Daud Beureuh dengan tentara RI pun berkecamuk dan tak menentu selama beberapa tahun, sebelum akhirnya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. Tiga tahun setelah itu Daud Beureuh kembali dari pertempuran yang telah selesai. Ia mendapat pengampunan.

3. Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI)
Peristiwa G30S, yang pasti sejak Demokrasi Terpimpin secara resmi dimulai pada tahun 1959, Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Ia juga menjadi kekuatan penengah diantara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam pertentangan yang tidak terdamaikan saat itu : AD dengan PKI.

Juli 1960 misalnya, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Bulan Agustus 1960 Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang merupakan partai pesaing PKI, dibubarkan pemerintah. Tahun 1963, situasi persaingan semakin sengit, baik di kota maupun di desa. PKI berusaha mendesak untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Di bidang kebudayaan, saat sekelompok cendekiawan anti PKI memproklamasikan Manifesto Kebudayaan (“Manikebu”) yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu (misalnya komunis), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang pro PKI segera mengecam keras.

PKI lalu meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal di tubuh AD yang tengah mempersiapkan suatu kudeta. Di sini, PKI menyodorkan “Dokumen Gilchrist” yang ditandatangani Duta Besar Inggris di Indonesia.

Suasana pertentangan antara PKI dengan AD dan golongan lain non PKI pun telah sedemikian panasnya menjelang tanggal 30 September 1965. Dipimpin Letnan Kolonel Untung, perwira yang dekat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan “Gerakan 30 September” dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya Jakarta. Mereka adalah : Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima AD), Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Soeprapto, Mayor Jenderal MT. Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dan Letnan Satu Pierre Andreas Tendean. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan.

Di Yogyakarta Gerakan 30 September juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira AD yang anti PKI, yaitu : Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono.

Dalam situasi tak menentu itulah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, karena Jenderal Ahmad Yani selaku Men/Pangad saat itu belum diketahui ada dimana. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan.

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Bangsa Indonesia

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Bangsa Indonesia
Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia lah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa Barat. Indonesia dan bangsa- bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Pengaruh lokasi telah memberikan perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa hidup di daerah tropis.

Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia di atas menandai era penjajahan bangsa Indonesia. Satu demi satu daerah di Indonesia dikuasai bangsa asing. Penjajahan telah menyebabkan penderitaan bangsa Indonesia. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah.

a. Monopoli dalam Perdagangan
Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda jelas merugikan rakyat. Kalian dapat membayangkan bagaimana perasaan para petani yang ingin menjual hasil pertanian, tetapi dipaksa hanya menjual kepada VOC? Tentu daya tawar harga yang mereka dapatkan sangat rendah.

Pada awal kedatangan bangsa-bangsa Barat, rakyat Indonesia menerima dengan baik. Rakyat di berbagai daerah memandang perdagangan merupakan hubungan baik kepada siapapun. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli.

Awalnya VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Lama-lama berkembang menjadi penguasaan pasar (monopoli). VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan.

Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimana dampak yang terjadi akibat monopoli? Bagi pelaku perusahaan monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapa menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh pada saat VOC melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Nah, karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual harganya sangat melambung.

Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk mengizinkan terjadinya monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal devide et impera. SAdu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan dengan kerajaan, atau antar pejabat kerajaan.

Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik yang terjadi di dalam kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa.

Setelah selesai perang Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli inilah rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah, padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Sekarang kalian telah memahami bagaimana dampak monopoli dan adu domba VOC terhadap kerajaan-kerajaan dan rakyat Indonesia. Sekarang coba lakukan pencarian beberapa kegiatan monopoli dan adu domba yang dilakukan VOC terhadap bangsa Indonesia.

b. Kerja Paksa
Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Jalur Anyer Panarukan yang memanjang lebih dari 1000 Km dari Cilegon (Banten), Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan (Jawa Timur). Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur utama bagi masyarakat di pulau Jawa. Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Hindia Belanda.
kerja paksa
Kerja Paksa
Jalan Raya Pos (Anyer-Panarukan) sangat penting bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Jalan Anyer-Panarukan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi, dan hingga sekarang manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Di balik besarnya proyek tersebut, perlu dipertanyakan bagaimana proses pembangunan jalan yang melewati gunung yang terjal dan medan yang sulit pada masa lalu? Siapakah yang menjalankan pembangunan? Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Herman Willem Daendels yang berkuasa sejak tahun 1808-1811. Belanda memandang penting pembangunan jalur Anyer-Panarukan, karena jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor, dengan dibangunnya jalan tersebut maka proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien.

Pembangunan jalur Anyer Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak, akibatnya ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut rodi atau kerja paksa. Kerja paksa pada masa Pemerintah Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang mau- pun perkebunan. Kekejaman Belanda ini masih dapat kalian buktikan dalam berbagai kisah yang ditulis dalam buku-buku sejarah dan novel.

c. Sistem Sewa Tanah Rafles
Tahukah kamu, bahwa Inggris juga pernah menjajah Indonesia pada masa tahun 1811-1816. Penguasa Inggris di Indonesia pada masa tersebut adalah Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau landrent-system atau Landelijk Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain sebagai berikut:
  • Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut.
  • Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah.
  • Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai.
  • Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.

Sewa tanah tetap memberatkan rakyat, dan menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat Indonesia. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah.

Kekuasaan Inggris selama 5 tahun di Indonesia, juga menghadapi perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Sebagai contoh adalah perlawanan besar rakyat Kesultanan Palembang pada tahun 1812. Sultan Sultan Mahmud Baharuddin menolak mengakui kekuasaan Inggris. Inggris kemudian mengirim pasukan dan menyerang kerajaan Palembang yang terletak di Sungai Musi. Perlawanan rakyat Palembang dapat dikalahkan oleh tentara Inggris, tetapi semangat kemerdekaan rakyat Palembang tetap membara.

Inggris juga menghadapi perlawanan dari kerajaan besar di Jawa yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Namun sebelum kedua kerajaan melakukan penyerangan, Inggris berhasil meredam usaha perlawanan tersebut.

d. Tanam Paksa
Pada tahun 1830 Van den Bosch menerapkan Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel). Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830), dan Perang Belgia (1830-1831).

Tanam Paksa yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda memiliki ketentuan yang sangat memberatkan bagi masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaan yang lebih berat karena penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai barat maupun pribumi. Praktik- praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain adalah :
  • Ketentuan bahwa tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat, kenyataanya selalu lebih bahkan sampai 1⁄2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat.
  • Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan.
  • Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari, dan tanpa imbalan yang memadai.
  • Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak.

Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kolonialisme Barat di Indonesia

Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kolonialisme Barat di Indonesia
Keunggulan lokasi Indonesia menjadi salah satu pendorong terjadinya interaksi dan komunikasi dengan berbagai bangsa lain di dunia. Berbagai kekayaan alam Indonesia sangat dibutuhkan bangsa-bangsa di dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu daerah pemasaran berbagai komoditas bangsa-bangsa lain.

Kekayaan alam Indonesia itulah yang menjadi salah satu daya tarik kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Pedagang asing datang ke Indonesia untuk memperoleh berbagai komoditas yang akan dijual lagi kepada negeri lain. Ketertarikan pedagang bangsa asing terhadap kekayaan di Indonesia terjadi sejak masa lalu. Berbagai pengaruh keunggulan lokasi Indonesia menjadi sebab terhadap terjadinya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia pada masa lalu.

1. Latar Belakang Penjajahan Bangsa Barat
Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa di wilayah Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa Barat. Indonesia dan bangsa- bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Pengaruh lokasi telah memberikan perbedaan iklim serta kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa hidup di daerah tropis.

Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan beragam tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Untuk tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam dengan mudah di setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki empat musim yakni musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Hasil bumi apa saja yang menjadi andalan bangsa Indonesia pada masa sekarang? biji coklat, kelapa sawit, karet, cengkeh, dan bahkan kayu diantaranya menempati urutan atas di dunia dari segi produksinya. (sumber: wikipedia)

Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara (Indonesia) sebagai sumber rempah-rempah, bahkan sebelum masehi. Mengapa mereka tidak mencari sendiri ke Indonesia? Pada masa itu mereka masih kesulitan terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Terjadinya revolusi industri di Eropa merupakan salah satu pendorong datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Apa yang dimaksud revolusi industri?

Revolusi industri merupakan pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikejakan oleh tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam kegiatan industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, dan barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak lagi. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk hasil-hasil industrinya.

Salah satu pengaruh dari revolusi industri adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa itu. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Dengan mesin uap mereka dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung oleh berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut menjadi modal dan pendorong keinginan bangsa-bangsa Eropa melakukan berbagai petualang.

Paham merkantilisme saatitu mendorong semangat bangsa-bangsa Eropa untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Semangat mencari kekayaan tersebut beriringan dengan semangat mencapai kejayaan dan kesucian. Dalam melakukan perjalanannya ke Indonesia, bangsa-bangsa Barat menginginkan kejayaan (kemenangan) sekaligus kesucian, yaitu menyebarkan agama Kristen. Tiga semangat tersebut (kekayaan, kejayaan, dan kesucian) menjadi semboyan dari perjalanan bangsa-bangsa Eropa yang terkenal dengan 3G atau Gold (emas), Glory (kejayaan) dan Gospel (kesucian).

2. Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat ke Indonesia
kedatangan bangsa barat
Perhatikan peta rute perjalanan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia di atas! Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa Barat yang pernah datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris.

Kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia saat itu menjadi ancaman kerajaan-kerajaan di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, sejak awal kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia, terjadi berbagai perlawanan dari kerajaan-kerajaan di Indonesia.

3. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Bangsa Indonesia
Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya bangsa Indonesia berusaha melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia, mari kita pelajari kajian berikut ini.

a. Monopoli dalam Perdagangan
Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda jelas merugikan rakyat. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan para petani yang ingin menjual hasil pertanian, tetapi dipaksa hanya boleh menjual kepada VOC dengan daya tawar harga yang mereka dapatkan sangat rendah.

Pada awal kedatangan bangsa-bangsa Barat, rakyat Indonesia menerimanya dengan baik. Masyarakat nusantara di berbagai daerah memandang perdagangan merupakan hubungan baik kepada siapapun. Hubungan perdagangan tersebut kemudian selanjutnya berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli.

Pada awalnya VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Lama-lama berkembang menjadi penguasaan pasar (monopoli). VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi mereka juga ingin menguasai politik atau pemerintahan.

Apakah yang dimaksud dengan monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan saja. Bagaimana dampak yang terjadi akibat monopoli? Bagi pelaku perusahaan monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual sekehendak mereka. Sebagai contoh pada saat VOC melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC, tidak boleh kepada yang lain. Nah, karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual harganya sangat melambung.

Kerajaan-kerajaan di Indonesia mengizinkan perdagangan monopoli VOC karena keterpaksaan. Belanda secara licik memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk mengizinkan terjadinya monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal devide et impera. Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan satu dengan kerajaan lain, atau antar pejabat di suatu kerajaan.

Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik yang terjadi di dalam kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda selalu mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian jua saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukungnya menang, Belanda akan meminta balas jasa.

Setelah selesai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli ini, rakyat Indonesia menjadi sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli, rakyat menjadi tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah, padahal jika rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Sekarang kita telah memahami bagaimana dampak monopoli dan adu domba VOC terhadap kerajaan-kerajaan dan rakyat Indonesia. Sekarang coba lakukan pencarian beberapa kegiatan monopoli dan politik adu domba yang dilakukan VOC terhadap bangsa Indonesia.

b. Kerja Paksa
Tentu saja bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat seseorang akan menderita. Hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa yang tidak manusiawi.

Mendengar istilah kerja paksa tentu kita sudah dapat menebak, bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Rakyat tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan konsumsi makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan,
Jalur Anyer-Panarukan memanjang lebih dari 1000 Km dari Cilegon (Banten), Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan (Jawa Timur). Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur utama bagi masyarakat di pulau Jawa. Anyer Panarukan dibangun sekitar 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Hindia Belanda. Jalan Raya Pos (Anyer-Panarukan) sangat penting bagi Pemerintah Kolonial Belanda karena menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi, dan hingga sekarang manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan.

Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan Herman Willem Daendels (Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa sejak tahun 1808-1811). Belanda memandang penting pembangunan jalur Anyer-Panarukan, karena jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor, dengan dibangunnya jalan Anyer-Panarukan maka proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien.

Pembangunan jalur Anyer Panarukan sebagian besar dilakukan dengan tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda membangun jalan, tapi tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak, akibatnya ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita akibat pekerjaan tersebut. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut rodi atau kerja paksa. Kerja paksa pada masa Pemerintah Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang maupun perkebunan. Kekejaman Belanda ini masih dapat dibuktikan dalam berbagai kisah yang ditulis dalam buku-buku sejarah dan novel.

c. Sistem Sewa Tanah Rafles
Selain Belanda dan Jepang, Inggris juga pernah menjajah Indonesia pada tahun 1811-1816. Penguasa Inggris di Indonesia pada masa tersebut adalah Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal yang menyengsarakan rakyat pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau landrent-system atau Landelijk Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain sebagai berikut:
a. Petani harus menyewa tanah walaupun dia adalah pemilik tanah tersebut.
b. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah.
c. Pembayaran sewa tanah harus dengan uang tunai.
d. Bagi petani yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.

Sewa tanah tetap memberatkan rakyat, dan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat Indonesia. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah.

Kekuasaan Inggris selama 5 tahun di Indonesia menghadapi perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Sebagai contoh adalah perlawanan sengit dari rakyat Kesultanan Palembang pada tahun 1812. Sultan Sultan Mahmud Baharuddin menolak untuk mengakui kekuasaan Inggris. Inggris kemudian mengirim pasukan dan menyerang kerajaan Palembang yang terletak di Sungai Musi. Perlawanan rakyat Palembang dapat dikalahkan oleh tentara Inggris, tetapi semangat juang mencapai kemerdekaan rakyat Palembang tetap membara.

Inggris juga menghadapi perlawanan dari kerajaan-kerajaan besar di Jawa yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Namun Inggris berhasil meredam usaha perlawanan sebelum kedua kerajaan tersebut melakukan penyerangan.

d. Tanam Paksa
Van den Bosch menerapkan Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) pada tahun 1830. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Diponegoro (1825-1830), dan Perang Belgia (1830-1831).

Tanam Paksa yang diberlakukan oleh Belanda memiliki ketentuan yang sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaan yang lebih berat karena penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang diselewengkan baik oleh pegawai barat maupun pribumi. Praktik- praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain adalah :
  1. Ketentuan bahwa tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat, kenyataanya selalu lebih bahkan sampai 1⁄2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat.
  2. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan.
  3. Waktu untuk kerja wajib lebih dari 66 hari tanpa imbalan yang memadai.
  4. Tanah yang digunakan para petani untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak.

4. Melawan Keserakahan Penjajah
Negeri Indonesia memiliki wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan Belanda. Pada masa lalu Indonesia hanya dianggap sebagai sebuah provinsi bagi bangsa Belanda, Indonesia sebagai provinsi juga tidak diperlakukan sama dengan masyarakat Belanda di Eropa. Belanda hanya menguras kekayaan Indonesia untuk kemakmuran negerinya sendiri.

a. Perlawanan terhadap Persekutuan Dagang
Sultan Hasanuddin merupakan tokoh yang sangat ditakuti Belanda karena ketangguhannya dalam melawan Belanda, sehingga beliau disebut sebagai “ayam jantan dari timur”. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika Kerajaan Gowa (Sultan Hasanuddin) dan Talo (Arung Palaka) berselisih paham. Peristiwa ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan kepada Talo hingga berhasil menang saat perang dengan Gowa tahun 1666. Sultan Hassanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667.

Perjanjian Bongaya baru terlaksana pada tahun 1669 karena Sultan Hassanuddin masih melakukan perlawanan kembali. Akhirnya Makassar harus menyerahkan bentengnya kepada VOC. Sejak masa itu tidak ada lagi kekuatan besar yang mengancam kekuasaan VOC di Indonesia timur.

Perjanjian Bongaya telah menghancurkan kekuasaan kerajaan Gowa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC.

Pada tahun 1799 terjadilah suatu peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga akhirnya dibubarkan. Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan seperti di Indonesia tidak layak dilanjutkan lagi. VOC dinyatakan bubar Pada tanggal 31 Desember 1799. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Setelah VOC bubar, Indonesia berada langsung di bawah pemerintah Hindia Belanda.

b. Perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda
Bagi masyarakat Aceh, masjid Agung merupakan masjid bersejarah yang terkait erat dengan spirit perjuangan masyarakat Aceh. Selain sebagai tempat ibadah kebanggaan masyarakat, masjid Agung menjadi simbol perjuangan rakyat Aceh dalam menentang imperialisme Barat. Masjid tersebut menjadi salah satu benteng perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Karena kegigihan rakyat Aceh tersebut, Belanda sangat kesulitan memadamkan perlawanan rakyat Aceh.

Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda terjadi di hampir semua daerah di Indonesia. Abad XIX merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang rezim Pemerintah Hindia Belanda. Kegigihan perlawanan rakyat Indonesia itu menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan untuk biaya perang. Perlawanan di berbagai daerah tersebut memang belum berhasil membuahkan kemerdekaan. Semua perlawanan dapat dipadamkan dan kerajaan-kerajaan di Indonesia pelan-pelan mengalami keruntuhan.

Jejak-jejak perlawanan tersebut masih terjaga dari berbagai peninggalan yang masih ada hingga sekarang. Bahkan di berbagai daerah didirikan berbagai museum untuk menjadi media pembelajaran masyarakat saat ini. Dengan mengunjungi berbagai museum dan berbagai tempat peninggalan perlawanan rakyat Indonesia melawan Belanda, akan dapat menggugah semangat kebangsaan.

Di Maluku, kalian dapat mencari jejak peninggalan perjuangan Pattimura, apabila kalian tinggal di Sulawesi kalian akan dapat mengunjungi Benteng Rotterdam. Demikian juga dengan daerah-daerah lain, pasti kalian dapat menemukan berbagai peninggalan pada masa perjuangan rakyat melawan kolonialisme Belanda. Peninggalan di Yogyakarta adalah Goa Selarong, di Sumatra Barat terdapat Benteng Fort de Kock, di Kalimantan jejak-jejak peninggalan pada masa perang Banjar masih dapat ditemukan.

Apakah kalian pernah mengunjungi salah satu peninggalan pada masa perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda di atas? Bagaimana sikap kalian terhadap peninggalan itu? Generasi sekarang harus merawat peninggalan tersebut agar supaya dapat belajar bagaimana perjuangan para pahlawan pada masa lalu. Dengan demikian kalian akan semakin bersemangat untuk giat belajar dan membangun bangsa Indonesia agar terus berjaya.

Perlawanan pada masa Pemerintah Hindia Belanda terjadi di berbagai wilayah Nusantara. Lokasi Indonesia pada masa lalu sulit dijangkau, sehingga perlawanan hanya bersifat lokal dan tidak dapat dilakukan secara serentak. Faktor inilah yang merupakan salah satu penyebab Belanda dapat melumpuhkan perlawanan Bangsa Indonesia pada masa lalu.

Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Komunikasi

Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Komunikasi
Manusia melakukan komunikasi karena manusia memerlukan interaksi. Komunikasi dan interaksi selalu terjadi bersamaan. Komunikasi adalah proses penyampaian ide, gagasan, pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang berkomunikasi. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi dapat juga dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik anggota badan, atau sering disebut menggunakan bahasa tubuh (body language), seperti menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal.

Lokasi Indonesia berpengaruh terhadap cara berkomunikasi masyarakat. Masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiki keragaman dan kemajemukan dalam berbahasa. kalian dapat menemukan berbagai bahasa dalam setiap daerah di Indonesia. Misalnya di Pulau Sumatra kalian menemukan bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Melayu, bahasa Minang, dan bahasa Lampung. Di Pulau Jawa kalian menemukan dua bahasa yang paling berpengaruh yakni bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Begitu juga di daerah lain di Indonesia kalian akan menemukan bahasa Melayu di Kalimantan, bahasa Bali, dan berbagai bahasa di Papua, Maluku, bahasa Sulawesi, dan sebagainya.

Bangsa Indonesia harus bersyukur karena dikaruniai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai daerah dapat melakukan komunikasi dengan mudah dan lancar. Bayangkan jika seandainya bangsa Indonesia tidak memiliki bahasa persatuan, tentu akan kesulitan untuk melakukan komunikasi. Perjuangan pemuda dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan warisan besar bagi kehidupan pada masa sekarang ini. Warisan tersebut adalah pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Meskipun kita memiliki bahasa Indonesia sebagai persatuan, kita tidak boleh melupakan bahasa daerah karena bahasa daerah merupakan salah satu hal yang menunjukkan kekayaan warisan budaya Indonesia. Berbagai cara dilakukan agar bahasa daerah di nusantara tidak punah, salah satunya adalah dengan membangun mesin penerjemah untuk bahasa daerah seperti yang dapat kita lihat pada sistem ini.
Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Komunikasi

Variasi lokasi daerah di Indonesia yang meliputi banyak pulau dan tempat tinggal yang berpencar juga berpengaruh terhadap cara-cara berkomunikasi masyarakat Indonesia. Untuk melakukan komunikasi langsung, masyarakat mengalami banyak kesulitan atau kendala karena keterbatasan waktu dan tenaga. Karena itu masyarakat menggunakan teknologi sebagai sarana untuk memperlancar komunikasi tersebut. Penggunaan teknologi paling sederhana mungkin masih dapat kita temukan di lingkungan tempat tinggalmu. Contoh, masyarakat di Indonesia mengenal kentongan seperti tampak pada gambar disamping. Kentongan merupakan salah satu alat untuk memberikan peringatan bahaya,

Kemajuan ilmu dan teknologi mendorong ditemukannya berbagai alat komunikasi yang lebih maju. Penggunaan gambar, simbol, dan tulisan merupakan bentuk baru cara berkomunikasi masyarakat Indonesia. Lokasi Indonesia yang penduduknya berjauhan, tidak mungkin selalu melakukan komunikasi secara langsung. Pesan lisan yang dititipkan orang lain, juga kadangkala berubah ketika sampai pada penerima pesan. Pesan tertulis merupakan cara berkomunikasi yang telah lama digunakan masyarakat Indonesia sampai saat ini.

Sampai pada akhir tahun 1990-an, pesan tertulis melalui surat-menyurat merupakan kebiasaan umum bagi masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Komunikasi melalui pesan tertulis dapat dilakukan lewat jasa penitipan seperti kantor pos baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Apakah kalian pernah melakukan surat-menyurat melalui jasa pos? Apabila belum, kalian dapat mencobanya agar kalian dapat memahami lebih dalam bagaimana cara berkomunikasi melalui surat-menyurat.

Berbagai bentuk komunikasi tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya komunikasi dengan secara langsung melalui tatap muka, memiliki kelebihan lebih jelas dan lengkap, tetapi memiliki kelemahan karena memerlukan waktu khusus untuk bertemu. Komunikasi menggunakan surat menyurat memiliki kelebihan komunikasi lebih mudah dan murah dibandingkan bertemu secara langsung. Komunikasi melalui surat menyurat memiliki kelemahan karena memerlukan waktu sampainya surat ke tujuan dan bisa terjadi surat tidak tersampaikan kepada tujuan.

Pengaruh keunggulan lokasi terhadap perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi
Kita telah mempelajari pengaruh lokasi terhadap iklim, geostrategis, dan kondisi tanah di Indonesia. Masyarakat Indonesia setiap daerah memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Kondisi tanah yang berbeda, menyebabkan perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut juga menyebabkan terjadinya saling ketergantungan antar daerah. Perdagangan antar daerah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Informasi dan komunikasi merupakan hal penting dalam kegiatan interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh dalam kegiatan jual beli, diperlukan komunikasi antara si penjual dan si pembeli. Komunikasi yang dilakukan antara penjual dan pembeli merupakan bentuk komunikasi langsung. Bagaimana keuntungan dan kekurangan jual beli yang dilakukan secara langsung? Keuntungan jual beli secara langsung diantaranya adalah antara penjual dan pembeli dapat bertemu langsung, barang yang diinginkan dapat dilihat secara langsung, pembayaran dapat dilakukan di tempat. Bagaimana kelemahan komunikasi dalam kegiatan jual beli yang dilakukan secara langsung? Dalam kegiatan jual beli secara langsung, penjual dan pembeli harus bertemu, barang yang akan dibeli harus tersedia, dan alat pembayaran juga harus sudah disiapkan. Pada masa sekarang, kegiatan jual beli secara langsung telah berkembang dengan berbagai cara. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor penyebab terjadinya revolusi dalam cara berkomunikasi masyarakat di Indonesia.

Kalian tentu sangat mengenal kota Bandung sebagai salah satu daerah pengrajin sepatu terkenal di Indonesia. Promosi barang dagangannya dilakukan lewat internet. Sepatu produksi Bandung terkenal di seluruh wilayah Indonesia. Pada saat ini di antara kalian ada yang tinggal di Papua. Bila ingin membeli sepatu produksi Bandung tidak harus pergi ke Bandung. hanya dengan membuka internet dan mencari laman (website) pengrajin sepatu dari Kota Bandung. kita dapat melihat model sepatu, warna, dan ukuran yang cocok. Apabila kalian sudah menemukan, kita langsung dapat memesan dan membayar melalui internet banking. Dalam hitungan hari, sepatu yang kalian pesan sudah sampai di rumahmu. Dengan menggunakan cara seperti itu tentu jauh lebih efisien, dibandingkan jika kalian harus membeli langsung ke Bandung.

Facebook saat ini digunakan sebagai media sosial untuk berinteraksi lewat internet. Luasnya akses sistem ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan jual beli yang efektif. Pedagang dapat mempromosikan dagangannya dan dengan cepat dapat tersebar ke calon pembeli. Contoh promosi barang dagangan di facebook dapat dilihat pada gambar di samping.

Kegiatan jual beli melalui internet seperti itu merupakan salah satu pengaruh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada saat ini. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada saat ini telah memperpendek jarak serta mempercepat waktu dalam kegiatan masyarakat. Jual beli yang pada masa lalu dilakukan secara langsung, saat ini dapat dilakukan melalui berbagai media internet. Teknologi informasi yang berkembang saat ini telah memperlancar kegiatan komunikasi dan mobilitas barang dan jasa secara cepat. Akses pengiriman dan penerimaan data melalui jaringan internet mengubah gaya hidup masyarakat. Berbagai kemudahan dapat diperoleh masyarakat untuk melakukan komunikasi dan transaksi melalui kemajuan teknologi informasi. Namun demikian, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membawa perubahan negatif dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh positif dan negatif tersebut terjadi pada berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Dampak positif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap bidang agama menyebabkan proses dakwah menjadi semakin cepat, dalam bidang ekonomi berpengaruh terhadap sistem jual beli. Sedangkan dampak negatif dalam bidang agama misalnya cepatnya pengaruh negatif menyebar ke masyarakat. Dampak positif perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan misalnya memudahkan pelajar memperoleh berbagai informasi pembelajaran melalui internet. Dampak positif dalam bidang pendidikan misalnya banyak terjadinya kasus penjiplakan berbagai karya tulis. Dampak positif dalam bidang sosial budaya misalnya proses pewarisan budaya yang lebih mudah dan cepat karena teknologi rekaman. Dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi misalnya masuknya pengaruh budaya asing dengan bebas yang dapat merusak budaya bangsa.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berpengaruh besar bagi bangsa Indonesia. Di sisi lain, berbagai ancaman harus diwaspadai bagi bangsa Indonesia. Beberapa ancaman yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

1) Lunturnya nilai-nilai agama dan budaya
Dalam uraian di atas telah dijelaskan berbagai dampak positif pengaruh perkembangan teknologi dan informasi terhadap nilai-nilai agama dan budaya. Namun perkembangan teknologi dan informasi dapat juga menyebabkan lunturnya nilai-nilai agama dan budaya.

Berbagai data berupa gambar dan film yang berbau pornografi dan kekerasan menjadi salah satu penyebab lunturnya nilai-nilai agama dan budaya. Budaya Barat negatif seperti budaya suka bersenang- senang (hedonisme), kehidupan bebas, dan ateisme, ternyata juga sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Walaupun Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, dengan lokasi yang saling berjauhan, namun berbagai informasi tersebut sangat mudah diakses berkat kemajuan teknologi informasi.

2) Kriminalitas
Kejahatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terjadi setiap hari di Indonesia. Kriminalitas melalui jaringan komunikasi telepon terjadi baik telepon kabel maupun telepon seluler. Kriminalitas melalui jaringan telepon umumnya dilakukan dalam bentuk penipuan. kita harus hati-hati ketika ditelepon orang yang belum kalian kenal. Demikian halnya apabila ada telepon yang mengaku kenalanmu, kalian harus mengecek apakah kalian benar-benar berkomunikasi dengan orang yang kalian maksud. Para penjahat semakin canggih dan lihai dalam cara-cara mengelabuhi masyarakat melalui percakapan telepon.

Kejahatan melalui dunia maya (cybercrime), semakin marak ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Modus kriminalitas ini dilakukan terutama dalam bentuk penipuan dan pencurian. Cara pembayaran menggunakan kartu kredit memudahkan terjadinya transaksi melalui dunia maya. Apabila tidak berhati-hati, masyarakat dapat tertipu oleh penjahat internet tersebut.
belanja online
Saat ini masyarakat mulai terbiasa dengan belanja melalui internet. Mereka dapat memilih barang-barang belanjaan yang dikehendaki, lalu membayarnya lewat internet, dan tinggal menunggu kiriman barang. Kegiatan jual beli seperti itu kadang dimanfaatkan para penjahat dengan melakukan kegiatan jual beli palsu. Mereka seolah-olah menjual produk terkenal dengan harga sangat murah. Setelah dipilih dan dibayar oleh konsumen, ternyata barangnya palsu atau bahkan tidak pernah datang. Untuk itu, kalian perlu berhati-hati dalam jual beli lewat dunia maya. Yakinkan bahwa penjual atau pembeli yang kalian temui bukan penipu.

Kriminalitas lain dalam dunia maya adalah terjadinya perjudian. Pelaku perjudian melalui dunia maya sulit ditangkap, karena mereka biasanya tidak menunjukkan identitas aslinya. Namun demikian bukan berarti perjudian di internet tidak dapat diberantas. Dengan kemajuan teknologi, siapapun yang masuk dalam jaringan internet dapat ditelusuri identitasnya oleh pihak kepolisian.

Penipuan melalui internet juga sering terjadi pada masyarakat. Jejaring sosial yang tersedia pada laman internet sering digunakan untuk berkenalan dan berkomunikasi antar masyarakat. Namun laman tersebut juga berpotensi sebagai ajang negatif seperti penipuan. kalian perlu hati- hati jika berkenalan dalam jejaring sosial, agar tidak dapat tertipu oleh penjahat.

3) Keamanan dan Perpecahan
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah interaksi antar masyarakat di Indonesia. Suatu peristiwa yang terjadi pada suatu tempat dalam waktu detik dapat menyebar beritanya ke berbagai lokasi. Sebagai contoh peristiwa perkelahian antar masyarakat, sangat mudah berkembang menjadi perkelahian antar kelompok, bahkan antar etnis. Perkelahian yang sebenarnya disebabkan oleh masalah yang sepele, kemudian bisa saja diberitakan dengan dibumbui cerita-cerita yang tidak benar. Akhirnya masyarakat terpancing emosinya dan pecah perkelahian antar kelompok. kalian harus selalu hati-hati dan bertindak bijaksana jika menerima kabar melalui telepon maupun internet. kalian harus selalu bijak dalam melihat suatu permasalahan.